OPINI ANDI DESFIANDI: Pilkada, Antara Royalitas, Popularitas dan Elektabilitas


Ketua Yayasan Alfian Husin Andi Desfiandi | Humas IBI Darmajaya

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin | Mantan Rektor IBI Darmajaya

JUNI tahun 2018 ada 171 daerah yang kembali memilih kepala daerahnya masing-masing. Sebagian akan memilih gubernur-wakil gubernur, dan sebagian lainnya memilih bupati dan walikota beserta wakilnya.

Khusus Provinsi Lampung, selain pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub), akan dihelat pula pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara.

Dapat dipastikan suhu politik akan kembali memanas. Walaupun temperaturnya tidak akan semembara Pilgub DKI yang lalu, namun setidaknya suhu politik dan sosial di masing masing daerah akan meningkat.

Tidak tertutup kemungkinan pula akan muncul konflik antarcalon dan para pendukungnya, baik dalam skala kecil maupun besar. Media sosial serta media elektronik dan cetak dipastikan juga bakal dipenuhi oleh beragam aktivitas kampanye, baik kampanye positif, kampanye negatif bahkan kampanye hitam.

Dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas “peperangan maya maupun nyata” dari para calon dan pendukungnya. Saya ingin sedikit membahas hal lain yang lebih esensial ketimbang gegap gempitanya masa kampanye nanti.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, termasuk saya pribadi, pilkada selama ini selalu menyisakan tanda tanya besar. Apa yang didapat oleh kami masyarakat awam dari terpilihnya kepala daerah melalui pesta demokrasi rutin tersebut? Bagi banyak orang, pilkada hanya menyisakan deretan kasus pelanggaran, korupsi, konflik yang berkelanjutan, ketidakpuasan, caci maki yang tak usai, kekecewaan, dan sebagainya.

Apakah itu tujuan dari demokrasi yang kita dambakan sejak reformasi? Apakah esensi gegap gempita kampanye, pertunjukan wayang, undian, taburan hadiah yang fantastis, pertunjukan band dan artis papan atas, dangdutan, sembako yang bertebaran, amplop yang berserakan, deretan baliho setiap beberapa meter, pamflet dan alat peraga yang dipaku di pohon, atau stiker-stiker yang ditempel di rumah dan warung?

Entah berapa ratus miliar bahkan triliunan rupiah dihamburkan oleh para kandidat dan donaturnya di masing masing pilkada. Apakah uang serta energi yang demikian besar sudah mampu mewujudkan mimpi besar demokrasi kita semua?

Apakah kekuasaan dan kepemimpinan hanya diukur dari berapa banyak uang yang dikeluarkan dan berapa banyak rakyat yang memilih karena popularitas dan elektabilitas yang dibeli melalui materi para kandidat yang royal? Tak adakah cara lain yang bisa menyadarkan kita semua, bahwa ada yang lebih berharga daripada sekadar “royalitas” kandidat pemimpin untuk kita titipkan amanah sebagai pemimpin?

Popularitas dan elektabilitas” yang diakibatkan oleh “royalitas” tersebut tidak berbanding lurus dengan integritas dan kredibilitas dari para pemimpin daerah. Ini sudah terbukti dengan kegagalan demi kegagalan para kepala daerah yang terpilih akibat royalitas tersebut, termasuk deretan kasus korupsi yang membelit banyak kepala daerah.

Indonesia sangat membutuhkan para pemimpin sejati, kepala daerah yang berintegritas dan berkredibilitas untuk membangun bangsa ini secara keseluruhan melalui pembangunan yang merata di seluruh wilayah NKRI. Bangsa ini memimpikan pemimpin yang amanah dan telah selesai dengan dirinya sendiri. Pemimpin yang tidak memiliki utang budi apalagi utang politik dan utang ekonomi. Pemimpin yang hanya bekerja untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan dirinya dan pendukungnya semata.

Para pemimpin daerah seyogyanya mampu dan mau bekerja sama dan bahu membahu antarkepala daerah lainnya untuk kepentingan daerah masing-masing. Pemimpin daerah semestinya mampu dan mau berkoordinasi antarbupati/wali kota, gubernur serta pemerintah pusat.

Pembangunan apa pun dan pekerjaan apa pun akan lebih mudah diselesaikan apabila dipikirkan dan dikerjakan bersama. Bukan dengan saling menjegal atau menjatuhkan demi egoisme dan kekuasaan semata.

Akankah sejarah akan terus berulang pada Pilkada 2018 nanti? Apakah kita tidak juga pernah bisa berubah dan belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu?

Semoga 2018 nanti kita bisa memilih para kepala daerah yang benar-benar amanah karena kredibilitas dan integritasnya, dan bukan karena popularitas dan elektabilitas akibat royalitas semata. Amiin.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima SKANDAL Direksi Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *