OPINI ADMI SYARIF: Flyover MBK dan Solusi Kemacetan Bandar Lampung (2-habis)


Dr Admi Syarif | Rudi Sabli/duajurai.co

Artikel sebelumnya OPINI ADMI SYARIF: Flyover MBK dan Solusi Kemacetan Bandar Lampung (1)

Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah rekayasa atau manajemen lalu lintas yang membatasi kendaraan yang melalui jalan tertentu. Di Singapura, beberapa jalan di kawaan Orchard dibatasi untuk kendaraan tertentu dengan pengenaan pajak atau biaya bagi kendaraan atau taxi yang melalui jalan tersebut. Contoh lain, di Jakarta, kita mengetahui adanya pembatasan kendaraan memasuki kawasan atau jalan tertentu dengan diterapkannya 3 in 1.

Kebijakan rekayasa atau manajemen lalu lintas yang baik tentu saja dapat membantu. Kebijakan jalan satu arah misalnya, juga dapat membantu menanggulangi kemacetan.

Minimnya kapasitas jalan memang persoalan klasik. Solusi umum yang bisa dilakukan adalah memperlebar jalan, atau menambah lajur lalu lintas. Solusi pelebaran jalan memang membutuhkan biaya yang mahal dan agak sulit, utamanya untuk jalan di wilayah padat.

Khusus untuk persimpangan yang terdapat arus belok kanan yang sangat padat, pembangunan flyover bisa dijadikan solusi. Memang, biasanya flyover dibangun pada jalan simpang empat. Pada kasus simpang tiga MBK, secara kasat mata, arus belok kanannya sangat padat. Apalagi ketika ada kereta lewat, kemacetan parah tak terhindari.

Jadi saya pikir tidak benar juga kalau ada yang mengatakan kota dengan flyover akan menjadi kota gagal. Tentu saja yang mesti dilakukan adalah studi intensif terkait dampak lingkungan dan dampak lalu lintas terkait adanya pembangunan flyover ini.

Untuk menyangga volume kendaraan masuk dari kota di sekitar Bandar Lampung, juga perlu dipikirkan pembangunan jalan melingkari kota (ring road) dan/atau sistem terintegrasi antara bus kota-kereta untuk mengelilingi kota. Ring road di Yogyakarta atau Yamanote Line di Jepang bisa jadi contoh yang menginspirasi.

Persoalan bottle next juga sangat serius. Banyaknya pertokoan di pinggir jalan raya yang tidak memiliki lahan parkir, membuat badan jalan menjadi tempat parkir. Bahkan di tempat yang sudah dipasang rambu larangan berhenti pun masih banyak kendaraan parkir.

Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan  juga menghambat laju kendaraan (transportation flow). Khusus di kawasan MBK, hal ini diperparah oleh keluar masuknya kendaraan dari dan ke pusat perbelanjaan terbesar di Lampung tersebut, ditambah keberadaan pom bensin di depannya.

Terakhir, persoalan budaya organisasi alias budaya lokal masyarakat. Rendahnya kepatuhan masyarakat mnerupakan hal sangat serius yang memperparah kemacetan lalu lintas. Untuk itu yang diperlukan adalah tindakan tegas dengan penalti atau efek jera yang memadai. Pemberian efek jera mutlak dilakukan secara serius.

Upaya mengubah  budaya bukan persoalan mudah. Namun bukan hal yang tidak mungkin. Bukankah di luar negeri orang Indonesia dikenal patuh dan taat kepada peraturan. Karenanya yang diperlukan adalah contoh dan pengalaman yang baik. Tentunya kita berharap para aparatur juga tidak main-main dalam penegakan aturan.

Dengan contoh dan fasilitas transportasi publik yang memadai serta perencanaan sistem yang baik, saya yakin Bandar Lampug tidak akan menjadi kota gagal. Mari  kita bersama bersinergi dan bersatu membangun Lampung yang kita cintai.(*/habis)

Dr ADMI SYARIF | Dosen Universitas Lampung | Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Jembatan Timbang, Seberapa Gereget Tak Ada Pungli? (2-habis)

SELAMA kurun waktu beroperasinya jembatan timbang pada 2015, Ombudsman juga mencatat bahwa Dishub Lampung telah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *