Penegakan Hukum Pemilu, Limitasi Waktu Penanganan Jadi Masalah Utama Bawaslu Lampung


KETUA Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah (pegang mikrofon) membuka FGD bertema ‘Problematika dalam Penegakan Hukum Pemilu’ di Rumah Makan Kampoeng Bamboe, Way Halim, Bandar Lampung, Rabu, 14/6/2017. Terungkap dalam FGD, limitasi waktu penanganan menjadi masalah utama bagi Bawaslu Lampung dalam menegakkan hukum pemilu. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Limitasi waktu penanganan perkara menjadi masalah utama bagi Bawaslu Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pemilihan umum (pemilu). Hal itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) di Rumah Makan Kampoeng Bamboe, Way Halim, Bandar Lampung, Rabu, 14/6/2017.

“Ketika Bawaslu mendapatkan laporan pelanggaran, seringkali terbentur dengan adanya keterbatasan waktu penanganan. Padahal, kami harus melengkapi berkas laporan, saksi, dan syarat lainnya. Semua itu perlu waktu yang tidak bisa singkat,” kata Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah.

Selain itu, lanjut dia, perbedaan hari kerja dan kalender juga menjadi kendala bagi Bawaslu dalam mengejar limit waktu penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu menerapkan hari kalender, sedangkan jaksa dan kepolisian menggunakan hari kerja.

Problematika lainnya, pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pemalsuan dukungan. Penyidik meminta uji forensik. Permintaan itu sulit dikabulkan karena uji forensik tak ada di Lampung. “Yang terdekat di Palembang, tapi kan ke sana perlu waktu. Hal ini juga kendala, dan berpotensi terjadi kalau dalam pilgub terdapat calon perseorangan,” ujarnya.

Masalah yang lain, tambah Fatikhatul, berbuntut terhadap penanganan pelanggaran melebihi waktu. Kemudian, terdapat perbedaan persepsi Sentra Gakkumdu setelah pembahasan ketiga. Lalu, belum ada ketentuan yang mengatur terhadap terlapor atau tersangka yang kabur atau menghilang saat masa penyidikan. Akibatnya, beberapa kasus jadi mandek karena saksinya kabur. “Selain itu, persoalan kondisi gerografis dan definisi kampanye masih kumulatif, sehingga pemenuhan unsur pasalnya sulit (terpenuhi),” kata dia.(*)

Baca juga Jelang Pilkada 2018, Bawaslu Lampung Gelar FGD Soal Penegakan Hukum Pemilu

Laporan Imelda Astari


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top