Hari Kebebasan Pers Internasional, AJI Minta Kapolda Lampung Beri Sanksi Polisi Pemukul Wartawan


Ketua AJI Bandar Lampung Padli Ramdan | Facebook Padli Ramdan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung menyoroti sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis di Lampung yang belum terselesaikan. Di antaranya ialah kasus yang menimpa Yudi, wartawan Trans Lampung yang menjadi korban kekerasan.oknum polisi saat maliput penggerebekan sarang narkoba pada April 2017 lalu.

Sorotan ini disampaikan AJI Bandar Lampung dalam momen peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional, yang jatuh pada hari ini, Rabu, 3 Mei 2017. Ketua AJI Bandar Lampung Padli Ramdan mengatakan, kasus Yudi sudah dilaporkan ke Propam Polda Lampung.

“Meskipun Kapolda sudah meminta maaf, tetapi pelaku belum mendapat sanksi hukum. Padahal kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Lampung,” kata Padli dalam rilis yang diterima duajurai.co.

AJI meminta Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Soedjarno untuk memuntaskan kasus ini sesuai dengan janjinya. Praktik impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan harus dihentikan. Pelaku harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

“AJI menilai terus berulangnya kasus kekerasan terhadap wartawan karena para penegak hukum tidak pernah serius mengusutnya. Penegak hukum seakan lemah terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan. Selama tahun 2017 hingga April saja, terjadi dua kasus kekerasan terhadap wartawan,” beber wartawan Lampung Post ini.

Kasus lain yang menjadi sorotan AJI adalah kekerasan yang menimpa wartawan saat meliput persidangan korupsi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Saat itu, wartawan mengalami kekerasan verbal yang dilakukan terdakwa kasus korupsi.

Menurut Padli, kebebesan pers merupakan bagian dari kebebebasan untuk mendapatkan informasi. Untuk itu semua media harus terus memberikan informasi yg yang akurat, komprehensif, dan independen sehingga warga bisa mennentukan sendiri hidupnya.

“Pers harus menempatkan kepentingan warga dan kepentingan publik sebagai keberpihakan utama, bukan kepentingan pemilik dan kepentingan pemasang iklan. Semua pihak harus menjaga kebebesan pers dan kebebasan berekspresi dengan penuh tangng jawab sehingga terwujud tatanan demokrasi yang lebih baik,” sambung Padli.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *