Rapat Paripurna LKPJ Gubernur, DPRD Lampung Sampaikan 12 Raperda


Ilustrasi rapat paripurna DPRD Lampung | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – DPRD Provinsi Lampung menyampaikan 12 rancangan peraturan daerah (raperda) usulan. Belasan raperda itu disampaikan saat Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu, 26/4/2017.

Berdasar surat elektronik yang diterima duajurai.co, 12 raperda inisiatif DPRD Lampung tersebut, yaitu Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak, Raperda Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Raperda Perlindungan Atas Kepemilikan Tanah, Raperda Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi Kewenangan Provinsi, Raperda Distribusi Gabah di Provinsi Lampung, dan Raperda Kemandirian Pangan.

Kemudian, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Badan Layanan Umum  Daerah (BLUD), Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Rapeda Pemulihan, Pengelolaan, Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Raperda Ketahanan Keluarga, dan Raperda Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Sutono yang mewakili Gubernur M Ridho Ficardo dalam sambutannya mengatakan, LKPJ Tahun Anggaran 2016 merupakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang substansinya mencakup arah kebijakan umum pemerintah daerah secara makro. Kemudian, penyelenggaraan urusan desentralisasi 26 urusan wajib dan delapan urusan pilihan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. “(Semuanya) secara operasional telah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lampung,” kata dia.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top