OPINI ANDI DESFIANDI: Potensi “Creative Tourism” di Lampung, Bukan Sekadar Menjual Objek Wisata (1)


SEORANG peselancar meniti ombak di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat | Dinas Pariwisata Peisisr Barat

Dr Andi Desfiandi MA

  • Wakli Ketua Dewan Riset Daerah Lampung
  • Ketua Umum IKA Unpad Lampung
  • Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadinda
  • Ketua Yayasan Alfian Husin

LAMPUNG sudah dicanangkan sebagai “Treasure of Sumatera” dengan memperkenalkan beragam objek wisata yang berbasis destinasi dan mayoritas adalah alam. Perlu kita akui bahwa Provinsi Lampung memang cukup kaya dengan keindahan alamnya yang beragam mulai dari laut, pantai, pulau, air terjun, waduk, pegunungan, dan perkebunan hingga atraksi gajah.

Namun konsep wisata konvensional yang hanya fokus kepada penawaran destinasi wisata berbasis alam sudahlah kuno. Selain secara perlahan akan merusak ekosistem dan lingkungan hidup, konsep ini juga memerlukan investasi yang sangat besar dan membutuhkan waktu cukup lama dalam menyiapkan infrastrukur serta sarana prasarana penunjangnya.

Sarana prasarana penunjang dimaksud antara lain transportasi dan infrastrukturnya, akomodasi yang layak, serta usaha makanan dan minuman yang layak. Tak kalah penting ialah jasa pendukung lainnya seperti biro perjalanan yang mengatur perjalanan wisatawan, penjualan cindera mata, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wartel, tempat penjualan pulsa, salon, dan lain-lain.

Untuk itu seyogianya pemerintah daerah harus melakukan terobosan yang efektif dan efisien dalam memecah kebuntuan akan hal tersebut. Tidak mungkin seluruh aspek penunjang utama pariwisata konvensional tersebut bisa teratasi dalam waktu singkat. Diperlukan waktu setidaknya lima hingga sepuluh tahun untuk menyelesaikannya dan itu pun apabila pemerintah daerah fokus dalam pembenahan aspek-aspek tesebut.

Belum lagi edukasi dan pendampingan terus menerus terhadap masyarakat sekitar objek wisata agar melek pariwisata. Selain itu pengawasan serta pemeliharaan objek wisata termasuk alokasi dana yang tidak sedikit untuk menjamin pelestarian alam dan lingkungannya. Kendala atau konflik sosial juga mungkin terjadi.

Masyarakat sekitar bisa saja berusaha menghalangi dan mengganggu keberlangsungan objek tersebut. Ini bisa terjadi ketika mereka menyadari tidak ada manfaat ekonomi bagi mereka karena keuntungan hanya dimiliki oleh pemilik objek wisata.(bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima SKANDAL Direksi Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *