Soal Sinta Melyati, Dewi Sartika Penuhi Undangan Komisi III DPR


Dewi Sartika (tiga dari kiri) dan staf Kantor Hukum DSA & Partners foto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dewi dan pihak Kantor Hukum DSA & Partners menghadiri hearing di Komisi III DPR ihwal Sinta Melyati, Rabu, 5/4/2017. | Doc Dewi Sartika

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewi Sartika, mantan kuasa hukum Sinta Melyati, memenuhi undangan rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5/4/2017. Hearing tersebut memberikan klarifikasi terkait tindakan Sinta yang mencabut laporan di Komisi III ihwal Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Dewi mengatakan, rapat tersebut hanya dihadiri pihak Kantor Hukum DSA & Partners. Sedangkan Sinta Melyati tidak memenuhi undangan hearing. Rapat dipimpin langsung oleh Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR.

“Kalau memang tidak ada apa-apa, mestinya dia (Sinta) menghadiri hearing, apa salahnya. Baik itu Ridho maupun Sinta, kalau mereka angkat bicara, dan kami didudukkan bersama kan bisa beres masalah ini,” kata Dewi kepada duajurai.co via telepon di Bandar Lampung.

Pemegang gelar master hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, dalam hearing, pihaknya menyampaikan klarifikasi mengenai pencabutan laporan oleh Sinta. Menurut Dewi, pihaknya tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali dari Sinta terkait alasan pencabutan laporan.

“Kami (DSA dan Sinta Melyati) kan hubungan keperdataan. Tak bisa dia memperlakukan pengacara semau-maunya. Kami kan ada perjanjian, dan ada prosedur kalau mau cabut kuasa. Memang cabut kuasa itu bisa dilakukan secara lisan, tapi kan kami ada perjanjian lain. Perjanjian itu kan ada lex specialis-nya yang harus dipenuhi. Jadi, tak bisa semau dia,” ujarnya.

Sinta Melyati mencabut laporan di Komisi III DPR pada 7 Maret lalu. Dalam dokumen yang diperoleh duajurai.co, surat pencabutan laporan Sinta terdiri dari tiga poin. Pertama, wanita kelahiran Krui, 26 Mei 1991 itu menyatakan tidak pernah meminta Dewi Sartika (Kantor Hukum DSA & Partners) untuk membuat laporan atau pengaduan ke Komisi IIl DPR RI. Poin kedua, Sinta mencabut kuasa terhadap Dewi Sartika dan rekan pada 30 Januari 2017. Dan poin ketiga, Sinta menilai laporan tersebut dapat menistakan Ridho Ficardo.(*)

Baca juga Dipanggil Komisi III DPR, Dewi Sartika: Panggil Juga Ridho dan Sinta, Nanti Saya Buka Semua

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Saksi Sidang Korupsi PU-PR Lamsel, Nanang: Saya Hanya Ikuti Perintah Zainudin

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang kembali menggelar sidang dugaan korupsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *