Hadiri Hearing Soal Sinta Melyati, Dewi Sartika: Saya dan DPR Jadi Alat Negosiasi


Dewi Sartika | Situs dsalawoffice

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewi Sartika, pimpinan Kantor Hukum DSA & Partners, menghadiri undangan rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5/4/2017. Hearing tersebut meminta klarifikasi Dewi mengenai tindakan Sinta Melyati, mantan kliennya, yang mencabut laporan di Komisi III DPR terkait Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Dewi mengatakan, pihaknya merasa menjadi alat negosiasi atas tindakan Sinta yang mencabut laporan tanpa pemberitahuan. “Kalau mau (mencabut kuasa) diselesaikan dulu hak dan kewajibannya. Jangan main pergi saja, dan kami disisakan remah-remahnya atas masalah ini. Seolah saya dan DPR jadi bantalan alat negosiasi,” kata Dewi kepada duajurai.co di Bandar Lampung via telepon.

Dia melanjutkan, pihaknya tidak mengetahui alasan Sinta mencabut laporan. Sebab, mantan kliennya itu tidak berkoordinasi. “Kami (DSA dan Sinta) kan hubungan keperdataan. Tak bisa dia memperlakukan pengacara semau-maunya. Kami kan ada perjanjian, dan ada prosedur kalau mau cabut kuasa. Memang cabut kuasa itu bisa dilakukan secara lisan, tapi kan kami ada perjanjian lain. Perjanjian itu kan ada lex specialis-nya yang harus dipenuhi. Jadi, tak bisa semau dia,” ujarnya.

Sinta Melyati mencabut laporan di Komisi III DPR pada 7 Maret lalu. Dalam dokumen yang diperoleh duajurai.co, surat pencabutan laporan Sinta terdiri dari tiga poin. Pertama, wanita kelahiran Krui, 26 Mei 1991 itu menyatakan tidak pernah meminta Dewi Sartika (Kantor Hukum DSA & Partners) untuk membuat laporan atau pengaduan ke Komisi IIl DPR RI. Poin kedua, Sinta mencabut kuasa terhadap Dewi Sartika dan rekan pada 30 Januari 2017. Dan poin ketiga, Sinta menilai laporan tersebut dapat menistakan Ridho Ficardo.(*)

Baca juga Soal Sinta Melyati, Dewi Sartika Penuhi Undangan Komisi III DPR

Laporan Imelda Astari


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top