Investigasi Walhi: IUPHHK-HTR Jadi Justifikasi Legalkan Kayu Ilegal Logging di Pesisir Barat


WALHI Lampung mengekspose kejahatan lingkungan di kawasan Pesisir Barat, kemarin. Berdasar investigasi Walhi, kayu yang menjadi barang bukti kasus pembalakan liar (ilegal logging) di sana bisa dijual meski dalam proses hukum. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung mengekspose kejahatan lingkungan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasar investigasi Walhi, kayu yang diduga hasil pembalakan liar (ilegal logging) bisa dijual kendati dalam proses hukum.

Irfan Tri Musri, Manager Advokasi dan kampanye Walhi Lampung, mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi di Kecamatan Lemong. Investigasi tersebut berawal dari informasi warga pada Oktober 2016. Walhi menerima laporan bahwa terjadi kejahatan lingkungan di sana. Kejahatan dimaksud berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh salah satu koperasi HTR yang telah mendapatkan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR HT).

“Kami menemukan bahwa izin IUPHHK-HTR yang diberikan malah jadi alat justifikasi untuk melegalkan pengambilan kayu (illegal logging) di hutan produksi. Disamping itu, realitanya program HTR ini tidak pernah melibatkan masyarakat yang wilayah kelolanya dijadikan objek pelaksanaan program HTR, dan ini jelas menyimpang dari prinsip dasarnya,” kata Irfan saat menyampaikan hasil investigasi Walhi di Hotel Whizprime, Bandar Lampung, kemarin.

Dia melanjutkan, pada 22 November 2016, polisi kehutanan telah menangkap tangan aktivitas pembalakan liar di kawasan Talang Batu Bulan, Pekon Malaya, Kecamatan Lemong. Kemudian, pada Januari 2017, Dinas Kehutanan Lampung dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Lampung meninjau ulang ke lokasi. Tujuannya, guna memastikan lokasi tersebut berada di kawasan hutan alam atau tidak.

“Rupanya, lokasi penebangan liar itu masuk areal konsesi Koperasi HTR Unggul Jaya. Di sana terdapat 18 batang pohon kayu kruing atau biasa disebut kayu minyak yang ditebang dan langsung dijadikan barang bukti kasus (ilegal logging). Informasinya, setiap batang kayu itu mampu menghasilkan sekitar 20 meter kubik kayu. Jadi, bayangkan berapa miliar yang bisa didapatkan dari penjualan kayu itu,” ujarnya.

Selanjutya, pada Maret 2017, Walhi kembali melakukan investigasi dan menemukan fakta bahwa sisa kayu sekitar 21 meter kubik yang sudah berstatus barang bukti dan sedang dalam proses hukum ternyata sudah berpindah lokasi. Informasi dari warga setempat, kayu diturunkan menggunakan motor dan dibawa ke perkampungan.

“Kami cari informasi dan ternyata kayu-kayu itu akan dibawa ke Krui. Di sini kami melihat kondisinya miris, karena barang bukti yang sedang dalam proses penyidikan diperbolehkan diangkut secara legal. Alasannya, karena koperasi dimaksud sudah punya IUPHHK-HTR dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan (sKsHH),” kata dia.(*)

Baca juga Dinas Kehutanan Lampung Dalami Kasus Illegal Logging HTR Pesisir Barat

Laporan Imelda Astari


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top