Mendagri Tolak Keberatan Herman HN Soal Pembatalan APBD Bandar Lampung


SEKPROV Lampung Sutono (tengah) menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.4418-2399 tanggal 14 Maret 2017 kepada para jurnalis, kemarin. Keputusan tersebut tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017 mengenai Pembatalan Beberapa Materi dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 13/2016 tentang APBD 2017, dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung 1/2017 ihwal Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar konferensi pers di Ruang Kerja Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sutono, kemarin. Jumpa pers itu terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.4418-2399 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017 mengenai Pembatalan Beberapa Materi dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 13/2016 tentang APBD 2017, dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung 1/2017 ihwal Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

“Mendagri tidak mengabulkan keberatan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan materi muatan Keputusan Gubernur Nomor G/29/VI.02/HK/2017 juga dibatalkan. Untuk itu, Pemkot Bandar Lampung harus melakukan penyesuaian besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar 11,3% dilihat dari rata-rata pertumbuhan PAD. Apabila dikaitkan dengan realisasi penerimaan APBD Kota Bandar Lampung pada 2016, maka diproyeksikan PAD 2017 sebesar Rp504 Miliar,” kata Sutono dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co.

Dia mengatakan, sebanyak 17 program/kegiatan Pemkot Bandar Lampung tidak mendapat izin dari mendagri. 17 program dimaksud tidak tercantum dalam dokumen RKPD pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2017. Selanjutnya, mendagri tetap memberlakukan materi muatan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017.

Sutono menambahkan, sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 188.4418-2399 pada diktum kedua dan ketiga, Herman sebaiknya segera mengubah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD 2017. Hal ini guna menghindari adanya kekosongan hukum terkait pelaksanaan APBD TA 2017 di Kota Bandar Lampung. “Kemudian, Herman menyampaikan perubahan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung itu untuk dimuat dalam Perda Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017,” ujarnya.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top