PTS di Lampung Bingung, DPD RI Minta Kemenpan-RB Cabut SE Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar


Suasana hearing DPD RI dan Kemenpan-RB soal SE Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di Gedung DPD RI, Kamis, 9/2/2017. | Ist

Bandar Lampung – Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. DPD RI menilai SE itu membingungkan perguruan tinggi swasta (PTS) yang terakreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) terhadap lulusannya, karena tidak dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Permintaan itu disampaikan pada rapat dengar pendapat dengan Kemenpan-RB, Kemenristekdikti, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Gedung DPD RI, Kamis (9/2/2017). Rapat menindaklanjuti pengaduan PTS Lampung atas pemberlakuan SE tersebut.

Anggota DPD RI Andi Surya mengatakan, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat pada 5-7/2/2017, 16 PTS di Lampung merasa keberatan atas diskriminasi SE itu terhadap PTS berakreditasi C BAN-PT.

“Banyak alumni PTS terakreditasi C tidak bisa ikut seleksi CPNS, termasuk PNS yang akan dan sedang tugas belajar atau izin belajar pada PTS terakreditasi C. Ini menguburkan mimpi mereka. Kami berharap Kemenpan-RB membatalkan surat itu,” kata Andi melalui pesan elektronik, Jumat, 10/2/2017.

Menanggapi tuntutan tersebut, Menpan-RB Asman Abnur menjelaskan, surat itu untuk menjaga mutu, bukan menghalangi. ASN diharapkan mampu bersaing dengan negara lain. “Kemenpan sebagai user. Jadi kami memilih yang terbaik. Ini untuk kepentingan negara, nanti harus ada keterlibatan Menristekdikti untuk meningkatkan mutu agar sejajar dengan PTN,” katanya.

Asman mengungkapkan tengah mengusahakan SE itu menjadi PP. “Ada 11 PP tentang ASN yang sudah disiapkan di meja presiden. Semoga akhir bulan ini sudah selesai,” ujarnya.

Andi  kembali mempertanyakan, PP ASN yang tengah digodok tersebut apakah sudah pernah diadakan lokakarya dan melibatkan PTS. “SE di bawah kewenangan bapak (Menpan-RB), ada baiknya dicabut dulu, sebelum PP disahkan,” tegasnya.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Peserta FLS2N Belum Tiba di Lampung, Kemendikbud Sebut karena Kabut Asap

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi resmi membuka Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ke-16 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *