Pengamat Politik Robi Cahyadi: Tingginya Budaya Politik Permisif Jadi Masalah Pilkada Lampung


Robi Cahyadi (kedua kiri) saat diskusi Ragam Perspektif Pilkada Lampung di Kantor Pro-Strategic Foundation, Jumat, 10/2/2017. Dia menyatakan, budaya politik permisif yang semakin tinggi menjadi permasalahan dalam Pilkada Lampung. | Ist

Bandar Lampung – Pengamat Politik Universitas Lampung (Unila) Robi Cahyadi mengatakan, saat ini salah satu permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lampung adalah adanya budaya politik permisif. Di samping, permasalahan lain soal keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pembelian suara, netralitas dari penyelenggara pemilu maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Politik permisif adalah pemilih mengabaikan rekam jejak para calonkada. Kenapa diabaikan, karena pemilih yang tidak cerdas melihat rekam jejak calonkada secara mendalam. Misalnya calon A pernah tersandung kasus pidana atau kasus buruk, tapi kenapa tetap dipilih?” kata Robi saat ditemui di sela-sela diskusi Ragam Perspektif Pilkada Lampung di Kantor Pro-Strategic Foundation, Jumat, 10/2/2017.

Robi menjelaskan, permasalahan yang terjadi ternyata karena adanya politik transaksional, seperti pembelian suara (vote buying) dan lainnya. “Karena politik transaksional itu menghilangkan pola pikir atau nalar baik. Itulah kenapa budaya politik permisif ini semakin tinggi,” kata dosen FISIP Unila itu.

Solusinya, lanjutnya, tugas kita secara bersama-sama memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada para pemilih, termasuk oleh media ataupun KPU dan Bawaslu untuk merilis daftar politisi hitam.

“Jadi politikus yang pernah dipenjara atau tersandung kasus itu didata. Sehingga orang akan tahu latar belakang si calon, tahu dia pernah terkena kasus apa, selama ini kan kita tak tahu. Kadang terungkapnya setelah dia terpilih,” ujarnya.

Di sisi lain, budaya masyarakat patrilineal, katanya, budaya tidak mencatat dan hanya mendengar itu mesti perlahan diperbaiki. “Karena budaya menulis, mencatat dan membaca itu perlu ditingkatkan supaya melek politiknya lebih tinggi,” imbuhnya.

Menurut kandidat doktor Unpad itu, KPU mestinya merilis data atau biografi lengkap dari para calonkada, termasuk catatan hitamnya. “Menurut saya itu wajib. Bukan bermaksud kampanye hitam, tapi itu informasi yang dibutuhkan publik, karena mereka wajib tahu siapa calonkadanya. Selama ini, KPU tidak melakukan itu, karena mungkin tidak diatur dalam Undang-Undang (tentang Pilkada),” ujarnya.

Perilisan rekam jejak para calonkada bisa juga dilakukan oleh LSM, pengadilan atau Bawaslu sebagai pengawas pemilu. “Insya Allah termasuk dari Pro Strategic Foundation ke depan akan merilis itu. Walaupun itu proyek jangka panjang,” katanya.(*)

Baca Pro Strategic Foundation Adakan Diskusi Soal Ragam Perspektif Pilkada Lampung

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Sampaikan Surat Keputusan, Fraksi PKS Lampung Komitmen Wujudkan DPRD Bermartabat

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim memimpin Fraksi PKS DPRD …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *