Diskusi Soal APBD Bandar Lampung, Herman HN: Kabiro Keuangan Pemprov Pelajari Aturan


WALI Kota Herman HN menjadi peserta diskusi ‘Ada Apa dengan APBD Kota Bandar Lampung’ di Kafe Dawiels, Selasa, 7/2/2017. Dalam diskusi tersebut, dia meminta kabiro Keuangan Pemprov Lampung belajar lagi mengenai aturan. Hal ini terkait keputusan Pemprov Lampung yang membatalkan Perda APBD Bandar Lampung. | Imelda Astari/duajurai.com

Bandar Lampung – Wali Kota Herman HN angkat bicara dalam diskusi ‘Ada Apa dengan APBD Kota Bandar Lampung’ di Kafe Dawiels, Selasa, 7/2/2017. Dalam diskusi yang digelar Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (LSAKA) itu, Herman meminta kepala biro (Kabiro) Keuangan Pemprov Lampung belajar lagi mengenai aturan.

Hal itu terkait kebijakan Pemprov Lampung yang membatalkan sebagian Perda APBD Bandar Lampung. “Pak Minhairin (Kabiro Keuangan Pemprov Lampung) kan sudah lama di bagian keuangan. Belajarlah undang-undang, belajar aturan. Baca PP 58 Tahun 2005,” kata Herman.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung itu mengatakan, Pemprov Lampung tak bisa sembarangan membatalkan Perda APBD Bandar Lampung. Sebab, pembatalan suatu produk hukum mesti berdasar aturan. “Gila ini. Ini kan aturan. Dalam Permendagri itu jelas ada cara-cara mengevaluasi APBD. Ahli-ahli yang ada di sini harus mengerti, dan tahu duduk permasalahannya,” ujarnya.

Herman menambahkan, tahun ini, pihaknya akan menerapkan UU 23/2014 untuk menggunakan Pagu APBD 2016. Untuk itu, dia tak ingin ada masalah. “Saya tak mau ribut. Saya mau membangun. Mudah-mudahan otak orang pusat itu masih waras,” kata dia.

Sebelumnya, Pemprov Lampung membatalkan sebagian Perda 13/2016 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran (TA) 2017, dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 turunan dari Perda APBD tersebut. Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Sutono, pembatalan tersebut hasil evaluasi terhadap rancangan Perda APBD Kota Bandar Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasar hasil evaluasi, terdapat beberapa hal dalam Perda Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Misal, target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp779 miliar. Angka ini dinilai tidak rasional. Sebab, dalam empat tahun terakhir, realisasi PAD pada kisaran Rp300-an miliar. Idealnya, Pemkot Bandar Lampung menargetkan PAD Rp483,6 miliar.(*)

Baca juga Herman HN Hadiri Diskusi ‘Ada Apa dengan APBD Kota Bandar Lampung’

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Begini Rekayasa Lalu Lintas Peresmian Flyover Untung Suropati-RA Basyid

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Jalan layang (flyover) Untung Suropati-RA Basyid akan diresmikan pada malam pergantian tahun, Selasa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *