Respon Petisi APTISI Lampung Soal CPNS, DPD RI akan Panggil Kemenristekdikti-Kemenpan RB


APTISI Lampung dan lima anggota tim analisis, serta staf ahli hukum DPD RI mengadakan rapat di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 6/2/2017. Rapat membahas soal kebijakan Kemenpan RB tentang CPNS yang dinilai diskriminasi. | Ist

Bandar Lampung – Tim Analisis Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI merespon petisi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II-B Lampung. Petisi itu tentang penolakan atas kebijakan Kemenpan RB yang mendiskriminasi lulusan perguruan tinggi dan program studi terakreditasi C tidak bisa melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

APTISI Lampung dan lima anggota tim analisis, serta staf ahli hukum DPD RI mengadakan rapat di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 6/2/2017. Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto.

Berdasar rilis, Wakil Ketua APTISI Agus Mardihartono mengungkapkan, ada 80 PTS di Lampung yang berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa.

“APTISI Lampung akan berupaya memajukan kualitas PTS dan SDM di Lampung melalui beberapa program kerja. Seperti peningkatan kualitas SDM misal lewat beasiswa dosen, workshop nasional, dan lainnya. Kemudian, peningkatan mutu akreditasi PTS, serta program-program character building untuk mahasiswa dan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, di Lampung sekitar 80% jenjang D3 terakreditasi C, jenjang S1 43% terakreditasi C dan 52% S2 terakreditasi C. “Melalui program-program tersebut, APTISI akan bersinergi dengan pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk ikut berkontribusi membentuk SDM dan generasi Lampung yang cerdas,” harapnya.

Sementara Ketua STIE Umitra Armalia Reny Madrie AS menyayangkan tentang SE Menpan No 4/2013. Reny menilai hak para alumni lulusan PTS harus diperjuangkan. “Yang terpenting melihat sisi dari output dan kompetensinya, sehingga anak-anak yang sudah lulus tidak dikorbankan,” ujarnya.

Anggota Tim Analisis Fahira Fahmi Idris yang juga Wakil Ketua Komite Bidang Pendidikan DPD RI menyatakan akan segera memanggil Kemenristekdikti dan Kemenpan RB.

Sementara itu, Ketua Tim Analisis Andi Surya menegaskan, DPD RI tetap akan menlakukan tindakan. “Kasta dari surat edaran tersebut harus dibatalkan. Kami akan memanggil kementerian terkait bersama pengurus APTISI dan ABPTSI pada 9 Februari mendatang,” tegasnya.

Pada pertemuan 9 Februari mendatang di Jakarta, Andi akan menghadirkan Ketua BKD Lampung untuk menyampaikan keadaan normatif yang terjadi di Lampung.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top