STATUS BUDI HUTASUHUT: Flyover, Utang Daerah, dan Kenyenyesan Investor (2-habis)


Flyover yang menghubungkan Jalan Pangeran Antasari-Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung. | Imelda Astari/duajurai.com

KEMBALI pada rapat di ruang Sekretaris Sutono yang menyimpulkan menyurati PT SMI agar mengkaji lagi rencana pemberian kredit kepada Pemda Kota Bandar Lampung. Surat itu, sungguh, menunjukkan betapa konsep Pemda Provinsi Lampung dalam membangun daerah masih seperti dulu, berprinsip investasi bisnis: “apa yang mau dibangun dan apa hasil yang akan diperoleh.” Padahal, yang berpikir seperti itu seharusnya PT (Persero) MSI, sebuah perusahaan pembiayaan kontruksi berpelat merah yang segera akan menjadi bank infrastruktur pertama di negeri ini.

PT (Persero) SMI, yang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun lalu, meyakini diri akan bermetamorfosa jadi bank infrastruktur pertama di negeri ini, kini sedang konsentrasi penuh mengawal RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (RUU LPPI). Sementara, BUMN yang ada di bawah Kementerian Keuangan itu menunggu pengesahan RUU LPPI, para direktur PT SMI akan bekerja sangat serius untuk meningkatkan kinerja perseroannya.

PT SMI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur. SMI beroperasi sebagai katalis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan pinjaman penawaran, mezzanine, dan ekuitas untuk proyek-proyek infrastruktur. Perusahaan juga menyediakan jasa konsultasi bagi investor lokal dan asing.

Untuk meningkatkan kinerja, SMI menawarkan produk pinjaman bagi pemerintah daerah. Kucuran kredit tersebut membantu pemda mewujudkan pembangunan proyek infrastruktur meskipun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim.

Direktur Utama SMI Emma Sri Martini, dalam portal PT SMI, mengungkapkan bahwa produk pinjaman kepada pemda mendapat dukungan dari parlemen. Sehingga, perseroan dapat fokus masuk membiayai proyek infrastruktur. “Pemerintah Pusat bisa memberikan bantuan kepada pemda melalui fasilitas pinjaman untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” kata Emma.

Dengan mengandalkan pinjaman tersebut, bukan halangan lagi bagi pemda untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur prioritas di wilayahnya. Sehingga, dampaknya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pemda ingin bangun proyek senilai Rp200 miliar, sedangkan APBD cuma Rp20 miliar setahun. Kalau cuma andalkan APBD dan transfer daerah dari pusat, perlu waktu 10 tahun buat bangun proyek sebesar itu. Tapi, dengan pinjaman dari kami, Rp 200 miliar yang bisa diperoleh setahun pertama, konstruksi 1-2 tahun, selebihnya lakukan repayment.

Wajar bila Wali Kota Bandar Lampung Herman HN tidak perlu risau soal keterbatasan fiskal dalam APBD 2017. Keberadaan SMI sangat membantu, meskipun utang lama sudah menumpuk. Bukan halangan soal utang lama, karena SMI itu persero yang profesional. BUMN ini tidak butuh diajari oleh Pemda Provinsi Lampung soal kelayakan pemberian pinjaman kepada Pemda Kota Bandar Lampung. Sebagai pebisnis dalam bidang pemberian fasilitas kredit pinjaman, SMI punya pengalaman.

Jadi, kartu joker soal utang Pemda Kota Bandar Lampung ini, terkesan mengada-ada. Sebaiknya, Pemda Provinsi Lampung tak perlu memperlebar persoalan ini dan melemparkannya ke pusat. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo tinggal memperbaiki pola komunikasi dengan Herman. Dengan begitu, rakyat tidak akan dirugikan.

Sungguh, Bro, berpikirlah untuk rakyat.(*)

Budi Hutasuhut | jurnalis, tinggal di Bandar Lampung | Status Facebook, Jumat, 3 Februari 2017

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top