STATUS BUDI HUTASUHUT: Flyover, Utang Daerah, dan Kenyenyesan Investor (1)


Flyover yang menghubungkan Jalan Pangeran Antasari-Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung | Imelda Astari/duajurai.com

PLEASE deh! Berpikirlah soal kepentingan rakyat, Bro. Bukan soal kepentingan investor.

Sekretaris Provinsi Lampung Sutono menggelar rapat di ruang kerjanya, Kamis lalu, 2 Februari 2017. Agendanya luar biasa: “mencari kesalahan atas kebijakan Pemda Kota Bandar Lampung yang ingin membangun dua flyover di atas jalan nasional di dalam Kota Bandar Lampung”.

Sudah tentu, tak sulit mencari kesalahan. Yang susah itu, mengakui bahwa kebenaran. Semua dokumen pun dibuka. Akhirnya ditemukan kelemahan penting, yakni masih banyak tunggakan utang Pemda Kota Bandar Lampung dalam bentuk pinjaman kepada PT (Persero) Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Memperhatikan kemampuan fiskal Kota Bandar Lampung mulai dari PAD yang tidak sesuai dan masih adanya tanggungan kiranya menjadi pertimbangan untuk tidak menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Pemkot Bandar Lampung,” kata Sutono, seperti dikutip dari Lampost edisi Jumat, 3 Februari 2017.

Ini kartu joker lain yang dipakai Pemda Provinsi Lampung untuk membatalkan program infrastruktur Pemda Kota Bandar Lampung. Kartu joker pertama sudah dikeluarkan, yakni membatalkan sebagian isu peraturan daerah (Perda) tentang APBD 2017. Setelah pembatalan itu, Pemda Provinsi mengalihkan soal pembatalan itu menjadi urusan antara Pemda Kota Bandar Lampung dengan pemerintahan pusat (Mendagri dan Menteri Keuangan). Pemda Kota Bandar Lampung jadi berhadap-hadapan dengan pemerintah (Mendagri dan Menkeu).

Urusan ini menyita waktu dan konsentrasi Pemda Kota Bandar Lampung. Optimisme Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dalam membangun infrastruktur di wilayahanya jadi berantakan. Tapi, kartu joker pertama yang dikeluarkan Pemda Provinsi Lampung ini membawa hasil, justru mengambang. Sebab, secara politis, pilihan membangunan infrastruktur itu, sama persis dengan kecenderungan rezim Presiden Joko Widodo. Banyak dana yang harus dikeluarkan, tapi infrastruktur punya multiefek terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dengan dua flyover, setelah sekian banyak flyover dibangun di Kota Bandar Lampung—program flyover juga muncul di banyak kota di Pulau Sumatra sebagai jawaban pemerintah daerah atas dibangunnya Jalan Tol Sumatra, dan pembangunannya selalu di atas jalan nasional – ternyata efektif mengurai kemacetan. Memang, ada banyak pusat perekonomian yang kemudian mati. Tapi, soal itu, hanya butuh waktu untuk berkembang lagi.

Kekhawatiran Pemda Provinsi Lampung atas pembangunan dua flyover, tampaknya juga disebabkan implikasi terhadap pusat perekonomian yang ada. Kita ambil contoh seperti Mal Boemi Kedaton, yang pasti akan terkena imbasnya.

Sebab itu, sejak awal, investor pusat perbelanjaan yang sering bekerja sama dengan Pemda Provinsi Lampung dalam menggelar kegiatan-kegiatan pemerintah—seperti Festival Krakatau beberapa waktu lalu—berkeluh-kesah bahwa flyover itu akan menghancurkan bisnis mereka. Kita tahu, keluh-kesah investor, bagai cambuk api. Atau, jangan-jangan, investor yang berkeluh kesah itu masih ada hubungan dengan elite-elite di Pemda Provinsi Lampung.

Tapi, soal investor itu—siapa pun dia—mestinya tidak menjadi sumber utama bagi Pemda Provinsi Lampung untuk menyikapi kebijakan yang ada, apalagi sampai harus bertarung dengan Pemda Kota Bandar Lampung. Dalam melihat pembangunan infrastruktur, Pemda Provinsi Lampung harus seperti cara yang dipakai oleh Bappenas. Segala sesuatu dikaji secara holistik, bukan hanya dari satu sisi. Apalagi, bila kajian itu meminjam teori permukaan uang logam: “dua tampilannya selalu berbeda”.(bersambung)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima SKANDAL Direksi Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *