OPINI BUDI HUTASUHUT: Krisis Media Lampung dalam Pilkada (2-habis)


Budi Hutasuhut | Facebook Budi Hutasuhut

Budi Hutasuhut | Jurnalis dan bukan pengamat politik

Baca OPINI BUDI HUTASUHUT: Krisis Media Lampung dalam Pilkada (1)

PADA Pilpres 2014, perbedaan pilihan politik membuat publik berantam. Sama seperti kasus Pilpres AS yang berakhir dengan terpecah belahnya warga AS. Kondisi seperti ini sudah jamak. Sejumlah studi juga membenarkan pilihan politik membuat khalayak media semakin terpolarisasi (Tewksbury dan Rittenberg, 2012; Kziasek, 2016).

Tapi dalam Pilkada Lampung 2017, kita tak merasakan kegaduhan. Tak seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta. Kegaduhan dalam Pilkada DKI Jakarta sudah menjadi isu nasional. Bukan orang Jakarta saja yang terbelah, tapi juga masyarakat tingkat nasional. Bahkan, keterbelahan khalayak, sudah sangat mengkhawatirkan.

Penyebab utama keterbelahan itu adalah pemberitaan media. Isi media di Jakarta menjauh dari kepentingan publik secara umum, tapi menukik pada perkara subtansial yang sensitif bagi publik.

Pilkada di daerah kalah pamor dibandingkan Pilkada Jakarta. Padahal, bila dibandingkan Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Tulangbawang Barat lebih fenomenal. Calonnya tunggal, bertarung dengan kotak kosong. Hal seperti ini belum pernah terjadi.

Publik perlu tahu kenapa bisa terjadi. Apa penyebabnya dan bagaimana akhirnya. Publik berharap media di Lampung yang bisa menjelaskan itu. Tapi, media di Lampung tak tertarik soal itu. Justru Metro TV yang tertarik mengupasnya.

Fenomena krisis media Lampung dalam Pilkada 2017 ini barangkali disebabkan rakyat sudah berpengalaman dan sadar bahwa media adalah institusi yang sarat kepentingan. Publik tidak ingin objek atau komoditas dari kekuatan politik.

Bagi mereka, tidak ada lagi “media kami”, “media kita”, “media mereka”, dan sebagainya. Semua media dipukul rata sebagai institusi yang tak membela rakyat. Media diposisikan sebagai representasi para pebisnis yang terlibat dalam pilkada karena punya kepentingan bisnis.

Media tidak pernah merepresentasikan kepentingan publik. Kita lihat pertama-tama melalui isi beritanya. Pemberitaan media dalam Pilkada 2017, menunjukkan diskursus elite menguasai percakapan publik. Agenda media sebangun dengan calon kepala daerah.

Media tidak menyusun agendanya sejak awal untuk mengakomodasi kepentingan publik. Kerja-kerja pemberitaan media, bukan melalui perencanaan matang. Kerja pemberitaan menunjukkan absennya kerja jurnalistik yang mengusahakan pembicaraan atas topik-topik yang berorientasi pada politik warga.

Tidak ada agenda yang dimulai oleh media untuk fokus membicarakan suatu substansi persoalan. Tak ada laporan mendalam tentang suatu isu yang menstimulasi debat publik, dan mendorong tiap-tiap kandidat mempersiapkan studi-studi terkait topik itu. Yang ada hanyalah komentar kandidat satu tentang kandidat lainnya, atau tentang suatu topik yang dibahas pada tingkat permukaan.

Pemberitaan media di Lampung lebih tepat sebagai hasil kerja para dokumentator. Hasil kerjanya berakhir sebagai dokumentasi dari gerak-gerik dan baku-cakap para kandidat politik. Kerja jurnalistik telah menjelma kerja humas untuk para kandidat. Kerja jurnalistik macam demikian membuat kepentingan warga mengalami defisit ruang artikulasi politik.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima SKANDAL Direksi Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *