OPINI ANDI SURYA: Pemerintah Gagap, Tarif STNK, BPKB, Listrik, BBM Naik


Anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya | ist

KENAIKAN tarif/biaya STNK dan BPKB yang disertai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik awal tahun ini menunjukkan pemerintah gagap dalam menghadapi tahun anggaran 2017. Kenapa?

Dengan postur APBN mencapai Rp2.000-an triliun versus penerimaan sektor pajak dan nonpajak yang tidak sesuai target dan masih tersendat–meskipun ditambal dengan program Tax Amnesty, kesemuanya dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2017.

Kegagapan ini juga akibat pemerintah menghindari kemungkinan berutang kembali kepada Bank Dunia. Faktanya, posisi utang pemerintah RI saat ini semakin melambung yakni mencapai Rp4.000-an triliun. Dari kondisi itu lah, pemerintah tampak mengambil jalan pintas dengan cara menambal melalui naiknya tarif  STNK/BPKB.

Lebih parah lagi, kenaikan kedua komponen tersebut dilakukan bersamaan dengan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Jalan pintas dengan instrumen peraturan pemerintah (PP) ini dianggap langkah termudah untuk mendapatkan anggaran. Cukup membuat beleid PP, tanpa berkeringat uang segera bisa didapat dari rakyat.

Dari sisi regulasi, kebijakan menaikkan tarif-tarif tersebut sejatinya juga tidak tepat mengunakan instrumen PP. Pasalnya, hal tersebut menyangkut kepentingan publik ditambha kondisi ekonomi rakyat yang cukup berat saat ini. Seharusnya kebijakan itu diambil  dengan instrumen undang-undang di mana terdapat keterlibatan legislatif di dalamnya. Sudah jelas, harus ada keterlibatan legislatif dalam membuat aturan yang berdampak kepada beban rakyat banyak.

Melihat kuatnya penolakan rakyat terhadap PP kenaikan STNK, BPKB, BBM, dan listrik, ada baiknya pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Kita tidak ingin pada awal tahun ini pemerintah malah melakukan provokasi terhadap ketenangan rakyat yang dengan sabar menjalani kesulitan-kesuilitan hidup hari-hari ini.

Jika tetap dijalankan, keputisan tersebut dipastikan sangat memberatkan rakyat dan dapat berakibat memancing kelompok-kelompok kepentingan untuk memprovokasi masyarakat melakukan perlawanan kepada pemerintah.(*)

Andi Surya | Anggota DPD RI asal Lampung

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya

Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Jembatan Timbang, Seberapa Gereget Tak Ada Pungli? (2-habis)

SELAMA kurun waktu beroperasinya jembatan timbang pada 2015, Ombudsman juga mencatat bahwa Dishub Lampung telah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *