Pemprov Lampung Tetap Lelang Tanah Way Dadi


Saprul Al Hadi, Kepala Bagian Pemanfaatan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Pemprov Lampung | duajurai.com
Saprul Al Hadi, Kepala Bagian Pemanfaatan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Pemprov Lampung | duajurai.com

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tetap melelang tanah Way Dadi di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Sebab, tanah seluas 89 hektare tersebut merupakan lahan negara.

“Untuk pelepasan lahan Way Dadi yang merupakan tanah negara sudah ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa langsung dilepaskan seperti itu,” kata Saprul Al Hadi, Kepala Bagian Pemanfaatan Biro Perlengkapan Aset Daerah (BPAD) Lampung, saat dihubungi di Bandar Lampung, Kamis, 24/11/2016.

Dia mengatakan, pihaknya sudah mengatur pelepasan lahan tersebut melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Nomor 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tertanggal 19 November 2015. SK itu mengenai Persetujuan atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Raya.

Kemudian, SK Gubernur Lampung Nomor G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Raya. Serta Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 mengenai Izin Pengalihan HPL Pemprov Lampung. Lalu, SK Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 028/553/I.01/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Penyampaian Data Inventarisasi lahan HPL Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Korpri Raya.

“Nantinya, pelepasan lahan menggandeng tim appraisal (penaksir harga tanah) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan BPN dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan. Jika nanti ada masyarakat yang tak setuju, maka ruang dialog akan tetap terbuka. Warga juga bisa menempuh jalur hukum bila dialog mentok,” ujarnya.

Meski demikian, Saprul memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dia meminta untuk tetap menjaga situasi dan kondisi. “Silakan kalau mau menyampaikan aspirasi, itu hak semua warga negara. Tapi, kami imbau tetap kondusif,” kata dia.

Sebelumnya, ribuan warga yang tergabung dalam Forum Gebrak Way Dadi berunjuk rasa di bawah flyover Jalan Sultan Agung-Ryacudu, siang tadi. Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta pencabutan HPL Pemprov Lampung.(*)

Baca Ribuan Warga Demo di By Pass, Tuntut Tanah Eks HGU Way Halim Sumatera Rubber

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Penyusunan APBD 2019 Libatkan Gubernur Terpilih, Arinal Tunggu Koordinasi Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung terpilih Arinal Djunaidi menunggu koordinasi dari Pemprov setempat terkait …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *