Komunitas Anti Pungli Siap Jadi Agen Penyampai Pelayanan Publik di Lampung


ANGGOTA Komunitas Anti Pungli Kodri Ubaidillah membagikan stiket antipungli kepada pengunjung Samsat Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis, 17/11/2016. Para anggota komunitas mengaku siap menjadi agen untuk menyampaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. | Imelda Astari/duajurai.com

ANGGOTA Komunitas Anti Pungli Kodri Ubaidillah membagikan stiker antipungli kepada pengunjung Samsat Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis, 17/11/2016. Para anggota komunitas mengaku siap menjadi agen untuk menyampaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. | Imelda Astari/duajurai.com

Bandar Lampung – Anggota Komunitas Anti Pungli siap menjadi agen untuk menyampaikan tentang pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan anggota komunitas setelah mengunjungi sejumlah instansi bersama Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Kamis pagi hingga sore, 17/11/2016.

“Kami menyambut baik langkah Ombudsman Lampung dalam mencari mitra kerja. Kami sekarang sudah membentuk Komunitas Anti Pungli yang siap menjadi mitra Ombudsman dalam menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik di Lampung. Kami siap jadi agen-agen yang menyampaikan kepada masyarakat mengenai pelayanan publik yang baik, dan menjauhi budaya pungli, budaya pemberian tips, dan lain-lain,” kata anggota Komunitas Anti Pungli Kodri Ubaidillah.

Utusan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung itu mengatakan, dirinya mengetahui lebih banyak prosedur dalam pelayanan publik setelah mengunjungi Samsat Rajabasa dan Polresta Bandar Lampung. Misalnya, ada penyederhanaan prosedural dengan dua loket di Samsat Rajabasa. Sehingga, berkas pengguna layananan yang sudah lengkap akan langsung ditindaklanjuti dalam kurun waktu relatif singkat. “Nah, ini yang mesti kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ike Yuliana, anggota komunitas lainnya. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung itu siap menjadi agen untuk menyebarluaskan informasi pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, Komunitas Anti Pungli dapat menjembatani keperluan masyarakat akan pelayanan publik yang baik.

“Misalnya saja, informasi pembuatan SIM ternyata lebih murah dari yang saya tahu, biasanya sampai Rp300 ribu. Ternyata, membuat SIM itu biayanya mulai dari Rp50 ribu-Rp120 ribu. Besaran biaya itu jika menggunakan jalur normal, tidak pakai calo. Saya mau menyebarluaskan informasi tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Rio Fahni yang juga anggota Komunitas Anti Pungli menyatakan, banyak sekali hal yang belum diketahui masyarakat mengenai pelayanan publik. Masyarakat seolah terbiasa dengan budaya menggunakan jasa calo. Padahal, hal itulah yang membuat mereka merasa prosedur menjadi lebih rumit ketimbang mengurus sendiri. “Ketika pakai jalur normal, masyarakat yang biasa menggunakan jasa calo akan merasa ribet dan rumit. Padahal,  itulah standar operasional prosedur (SOP)-nya, dan sebenarnya tidak ribet,” ujar Rio.(*)

Baca juga Terima Komunitas Anti Pungli, Kapolresta Bandar Lampung: Saya Selalu Ingatkan Anggota Tolak Tip

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top