AJI: Setop Jadikan Jurnalis Sebagai Sasaran Kemarahan


Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono | Facebook Suwarjono
Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono | Facebook Suwarjono

Bandar Lampung – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta semua pihak tidak menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan. Aktivitas jurnalistik di tengah masyarakat merupakan tindakan yang dilindungi undang-undang, sekaligus sebagai mata dan telinga publik dalam mengabarkan fakta.

“Semua pihak harus memahami kerja jurnalis sebagai mata dan telinga publik. Jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Semua hal menyangkut sengketa pemberitaan, ada mekanisme sebagaimana diatur UU Pers. Bisa menempuh hak jawab, hak koreksi hingga mengadukan ke Dewan Pers bila pihak yang bersengketa belum menemukan titik temu. Karena itu, setop menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono dalam siaran pers, beberapa waktu lalu.

AJI mencatat, terdapat berbagai peristiwa kekerasan verbal maupun nonverbal di berbagai daerah dalam rangakaian demo 4 November 2016. Di Jakarta, setidaknya ada tiga jurnalis televisi menjadi korban kekerasan. Rombongan kru dari sebuah stasiun televisi juga diusir dari Masjid Istiqlal karena di anggap membela kelompok tertentu.

Ketika terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa, lemparan baru juga mengarah pada kelompok jurnalis yang meliput peristiwa itu. Sementara di Medan, Sumatera Utara, rombongan jurnalis dari sebuah stasiun tv juga mengalami hal yang sama. Mereka diusir dari lokasi unjuk rasa 4 November.

Menurut Suwarjono, provokasi menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan mulai terjadi beberasa hari sebelum unjuk rasa 4 November. Beredar “meme” yang menyebut media tertentu berseberangan dengan aspirasi pengunjuk rasa. “Artinya, sejak awal ada suasana kebencian pada media yang dibangun. Ini gejala buruk yang merusak kebebasan pers di Indonesia. Dan puncaknya terjadi saat hari H,” ujarnya.

Sementara, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D Nugroho menyatakan, terdapat ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi kerja jurnalistik. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Siapa pun yang menghalang-halangi, diancam hukuman dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta rupiah. Ini tidak main-main,” kata Iman.

Karena itu, dia meminta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis pada demo 4 November lalu. Iman juga meminta polisi mengusut provokator yang membakar kemarahan warga melalui penyebaran “meme” yang menyudutkan media massa. Meme itu sengaja  digulirkan pihak-pihak tertentu karena tidak setuju dengan pemberitaan media tertentu pula.

“Tapi, justru itulah yang menjadikan jurnalis sebagai salah satu sasaran kemarahan dalam demonstrasi. Bila hal ini dibiarkan, maka pada kemudian hari akan muncul rangkaian peristiwa serupa, yang pada ujungnya menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Iman, media massa hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk kembali melaksanakan Kode Etik Jurnalistik. Media massa harus independen dalam memberitakan fakta, dan selalu menguji informasi. Kemudian, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Peserta FLS2N Belum Tiba di Lampung, Kemendikbud Sebut karena Kabut Asap

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi resmi membuka Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ke-16 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *