Dewan Pengupahan Lampung Bahas UMK 8 November


Ilustrasi pengambilan upah | ist
Ilustrasi pengambilan upah | ist

Bandar Lampung – Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Provinsi Lampung akan menggelar rapat untuk membahas usulan-usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK), Selasa mendatang, 8 November 2016. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut setelah pengesahan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017.

“Kemungkinan kami merapatkan usulan DPK pada Selasa depan. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai,” kata Risma Yantina, Kabid Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung, saat dihubungi di Bandar Lampung, Sabtu, 5/11/2016.

Dia mengatakan, saat ini, DPP Lampung masih menunggu usulan dari DPK untuk penetapan UMK. Sebab, baru delapan kabupaten/kota yang mengikuti UMP Lampung. Kedelapan daerah tersebut, yitu Pringsewu, Pesawaran, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Tanggamus.

Sedangkan enam kabupaten/kota lainnya masih dalam tahap pembahasan di masing-masing DPK. Enam daerah dimaksud, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. “Kota Bandar Lampung sudah mengajukan usulan UMK. Kami masih menunggu usulan dari kabupaten/kota lainnya,” ujar dia.(*)

Baca juga Soal Tuntutan Buruh, Gubernur Klaim Sudah Teken UMP Lampung 2017 Rp1,9 Juta

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Demo Hari Tani, AGRA Moro-moro Kritisi Perpres Reforma Agraria

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang (PPMWS)/Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *