Dewan Pengupahan Lampung Bahas UMK 8 November


Ilustrasi pengambilan upah | ist

Ilustrasi pengambilan upah | ist

Bandar Lampung – Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Provinsi Lampung akan menggelar rapat untuk membahas usulan-usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK), Selasa mendatang, 8 November 2016. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut setelah pengesahan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017.

“Kemungkinan kami merapatkan usulan DPK pada Selasa depan. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai,” kata Risma Yantina, Kabid Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung, saat dihubungi di Bandar Lampung, Sabtu, 5/11/2016.

Dia mengatakan, saat ini, DPP Lampung masih menunggu usulan dari DPK untuk penetapan UMK. Sebab, baru delapan kabupaten/kota yang mengikuti UMP Lampung. Kedelapan daerah tersebut, yitu Pringsewu, Pesawaran, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Tanggamus.

Sedangkan enam kabupaten/kota lainnya masih dalam tahap pembahasan di masing-masing DPK. Enam daerah dimaksud, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. “Kota Bandar Lampung sudah mengajukan usulan UMK. Kami masih menunggu usulan dari kabupaten/kota lainnya,” ujar dia.(*)

Baca juga Soal Tuntutan Buruh, Gubernur Klaim Sudah Teken UMP Lampung 2017 Rp1,9 Juta

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top