STATUS IB ILHAM MALIK: Mengapa Ada Eksploitasi Bukit di Bandar Lampung?


IB Ilham Malik | Akun Facebook IB Ilham Malik
IB Ilham Malik | Akun Facebook IB Ilham Malik

TENTU idak ada alasan yuridis dan juga teoritis (environment theory) yang melegalkan pengerukan bukit dengan tujuan eksploitasi. Karena itu, aktivitas pengerukan bukit dengan tujuan pembangunan perumahan dan atau pengambilan tanah untuk penimbunan (di lokasi lain) harus dihentikan. Bahwa ada mekanisme administrasi yang harus ditempuh (sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Tata Kota), saya kira hal itu tidak melegalkan diteruskannya eksploitasi bukit.

Sejak lama memang, ada problem mindset di Dinas Tata Kota. Sayangnya, problem ini tidak juga kunjung diselesaikan. Wali kota sebenarnya memiliki kewajiban besar pada pembenahan Dinas Tata Kota, sayangnya hal itu tidak dilakukannya dengan berbagai pertimbangan.

Organisasi ruang kota kita memang memiliki masalah serius. Setiap lima tahun, dokumen RTRW (rencana tata ruang wilayah) mengalami perubahan atau penyesuaian. Namun, peninjauan ulang RTRW ternyata bukan memperkuat keberadaan dokumen dan pengetatan terhadap konsep masa depan kota.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah, peninjauan dan penyusunan ulang RTRW lebih memposisikan RTRW sebagai dokumen yang mengalah kepada perubahan kota. Bukan sebagai guide untuk mengubah kota kita untuk menjadi kota yang lebih humanis, human friendly, enviroment friendly, dan pleasurable (menyenangkan).

Kota kita ada masalah pada mindset para perencana kota, dokumen perencanaan kota, dan pelaksana kebijakan di birokrasi. Kita punya masalah yang sangat kompleks dan komplet terkait dengan pembangunan kota. Namun, untuk menyederhanakannya, kita harus memastikan bahwa dokumen RTRW yang kota miliki adalah dokumen yang akan dapat mengantarkan kita pada masa depan kota yang lebih baik. Bukan semakin memburuk.

Sebagai contoh, terkait dengan pembangunan kompleks perumahan, selama perumahan yang dibangun dalam kota masih satu lantai, tidak menerapkan bangunan vertikal (rumah susun/apartemen), itu menandakan bahwa RTRW kita mengarahkan kota ke konsep sprawl city (kota gepeng). Dan kota gepeng adalah musuh utama dalam perencanaan dan pembangunan kota. Mengapa malah kita support dan bahkan kita legalkan?

RTRW adalah guidance document to build the city. Untuk konteks perumahan, selama masih satu lantai, dan menyebar, itu pertanda bahwa dokumen RTRW kita tidak menganut konsep kota yang compact.

Coba kita ingat, dalam setiap pembahasan tentang kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan, ramah manusia, dan sebagainya, maka kota yang compact adalah solusinya dan itu hanya bisa terwujud jika dokumen RTRW mengarahkan kotanya menjadi kota yang compact. Para perencana dan juga birokrasi yang ada di Bappeda dan Dinas Tata Kota hendaknya mampu memuatnya dalam dokumennya, dengan alasan apa pun.

Terkait dengan isu “permainan kebijakan” dan lain-lainnya, bukan domain saya. Namun, masa depan kota kita memang terletak pada dokumen RTRW dan para staf Dinas Tata Kota dan Bappeda.

Selama dokumennya baik dan para stafnya juga baik, tapi tetap juga ada penyimpangan, ya berarti ada yang salah dengan kebijakan wali kota. Tapi jika wali kota tidak terlalu tahu soal kondisi teknis karena banyaknya hal yang ia lakukan, maka berarti ada yang salah dengan dokumen RTRW dan atau para staf wali kota yang ada di Bappeda dan Dinas Tata Kota.

Mudah-mudahan tidak ada lagi eksploitasi bukit di Bandar Lampung.(*)

IB Ilham Malik | Mahasiswa Doktor Bidang Urban Planning di The University of Kitakyushu, melalui Beasiswa Monbukagakusho MEXT 2015 | Status Facebook, Kamis, 27 Oktober 2016

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya

 


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima SKANDAL Direksi Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *