6 Modus Kampanye Terselubung ASN pada Pilkada, Waspadalah!


Ilustrasi PNS | ist
Ilustrasi PNS | ist

Jakarta – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mensinyalir pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dan pemerintah daerah (pemda) kerap bertindak tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dari hasil penyelidikan pada pilkada serentak 2015, KASN menemukan sejumlah modus tindakan tidak netral ASN.

Calon kepala daerah incumbent (petahana) biasanya memanfaatkan anggaran pemda untuk kampanye terselubung. Modus ini paling banyak dilakukan. Berbagai modus ini diduga masih akan digunakan pada pilkada 2017 mendatang. Di Provinsi Lampung saja, tahun depan pilkada digelar di lima kabupaten.

Baca KASN: Saat Pilkada ASN Sering Gunakan Anggaran Pemda untuk Kampanye Terselubung

Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Waluyo membeberkan sejumlah modus penyelewengan tersebut di Jakarta, Senin, 3/10/2016. Berikut beberapa modus di antaranya seperti dilansir situs www.menpan.go.id.

  1. Memasang baliho ketika ada acara pemda dengan membubuhkan kata-kata ‘lanjutkan’ kepemimpinan kepala daerah saat ini.
  2. Memanfaatkan program keluarga berencana (KB) di BKKBN. Program KB yang mengusung angka 2 sebagai cara untuk menekan jumlah penduduk, sering disusupi calon petahana yang kebetulan mendapat nomor urut 2.
  3. Menggunakan anggaran pemda untuk memasang advertorial profil daerahnya di media massa namun dengan foto pasangan petahana.
  4. Mengumpulkan kepala dinas atau staf dalam rakor atau rapim, tetapi isinya serupa kampanye dengan memberikan pesan-pesan khusus.
  5. Melakukan intimidasi dengan ikut campur tangan dalam proses pilkada.
  6. Kampanye melalui media sosial.(*)

Terkait itu, KASN mengajak semua pihak, khususnya kalangan ASN untuk lebih waspada dan tidak terjebak dalam kampanye terselubung. KASN juga meminta Panwaslu untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan guna memperoleh bukti pelanggaran.

“Kami sarankan agar Panwaslu memanfaatkan handphone untuk membuat video atau foto jika ada pelanggaran yang dilakukan, karena dua bukti itu forensik IT,” terangnya.

Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. “Setiap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN akan diberikan sanksi tegas,” tegasnya.

Berdasarkan catatan KASN, pada Pilkada 2015 ada tiga daerah yang pejabatnya diberhentikan dari jabatan struktural karena bersikap tidak netral. Ketiga daerah itu ialah Kabupaten Luwu Utara, Konawe Selatan, dan Kepulauan Tidore.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Relawan Rycko Menoza Dilatih Buat Konten Foto-Video Menarik

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Relawan Rycko Menoza dari kalangan mahasiswa di Bandar Lampung mendapat pelatihan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *