MK Minta Jokowi Segera Teken UU Pilkada


Presiden Joko Widodo | Imelda Astari/duajurai.com
Presiden Joko Widodo | Imelda Astari/duajurai.com

Duajurai.com, Bandar Lampung – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang disahkan DPR awal bulan ini. Sebab, penandatanganan tersebut dapat mempengaruhi waktu perencanaan pilkada apabila ada permintaan uji publik (judicial review) terhadap beleid itu.

“Jadi, kalau ada masyarakat yang mengajukan judicial review, kami memiliki waktu untuk bisa menyelesaikan sebaik-baiknya,” kata Ketua MK Arief Hidayat seperti dikutip dari situs CNN Indonesia, Kamis, 30/6/2016.

Arief mengatakan, sejauh ini, belum ada permintaan uji publik terhadap UU Pilkada. Namun, sempat mengemuka wacana bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Teman Ahok mengajukan uji materi ke MK terhadap UU Pilkada.

Pilkada yang rencananya bakal digelar awal 2017 akan berlangsung di 101 daerah. Jumlah daerah yang mengikuti pilkada itu relatif sedikit dibandingkan pemilihan kepala daerah pada 2015, yakni 269 daerah.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Riset, Mahasiswa UBL Tanya Sikap PKS Soal Pejabat Publik Korupsi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak 10 mahasiswa FISIP Universitas Bandar Lampung (UBL) mewawancarai pengurus DPW …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *