Didesak KPA Sahkan RUU Pertanahan, Anggota DPR Asal Lampung Junaidi Auly: Ini Penting untuk Selesaikan Konflik Agraria


Anggota Fraksi PKS DPR RI dari daerah pemilihan Lampung II Ahmad Junaidi Auly | Ist
Anggota Fraksi PKS DPR RI dari daerah pemilihan Lampung II Ahmad Junaidi Auly | Ist

Duajurai.com, Bandar Lampung – Setelah dua periode legislatif tak juga kunjung disahkan, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat segera diselesaikan pada periode dewan kali ini. Hal itu diutarakan Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin di ruang pleno Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Gedung Nusantara I DPR RI, bertepatan dengan Hari Aspirasi yang digelar FPKS, Selasa, 14/6/2016.

Didampingi Wakil Sekjen Dewi Kartika, Iwan menyesalkan RUU Pertanahan yang diharap dapat meminimalkan masalah agraria tak jua disahkan. “Konflik agraria ini sudah sangat meluas baik yang disebabkan ketimpangan lahan, konflik agraria, maupun krisis ketimpangan desa dengan kota,” cetus Iwan diterima anggota FPKS Ahmad Junaidi Auly dan Hermanto seperti dalam rilis yang diterima duajurai.com, Selasa malam, 14/6/2016.

Menurut Iwan, RUU Pertanahan dimaksudkan untuk menerjemahkan pokok-pokok agraria bukan menggantikan UU Agraria. “World Bank mencoba meliberalisasi melalui RUU Pertanahan dengan menggantikan UU Pokok Agraria. Nah, RUU Pertanahan itu justru harus mengembalikan pokok agraria,” ujar Iwan.

Iwan juga menyatakan bahwa RUU Pertanahan harus mengembalikan mekanisme pendaftaran tanah menjadi lebih efisien. “Pendaftaran tanah kita itu lama, mahal prosesnya sehingga status tanah ini banyak yang belum jelas dan sering memicu konflik,” lanjut Iwan.

Junaidi Auly yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI menjanjikan aspirasi KPA ini akan menjadi pertimbangan dalam memperjuangkan pembahasan RUU Pertanahan. “FPKS dulu pernah menginisiasi pembentukan tim advokasi pertanahan untuk mendorong pihak-pihak terkait menyelesaikan konflik-konflik pertanahan,” ujar politisi asal Lampung tersebut.

Prinsipnya, lanjut Junaidi, PKS berharap UU Pertahanan dapat menjadi payung hukum mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan sengketa pertanahan.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Pilkada Metro, Andi Surya Harap KPU-Bawaslu Profesional dan Adil

METRO, duajurai.co – Bakal Calon Wali Kota Metro Andi Surya menghadiri acara peluncuran Pilkada Metro …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *