Ketua KPU: Kami Tak Pernah Diajak Bahas Pasal Politis UU Pilkada


Ketua KPU Husni Kamil Malik | ist
Ketua KPU Husni Kamil Malik | ist

Duajurai.com, Bandar Lampung – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengaku tidak banyak diikutsertakan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebab itu, KPU masih belum sepakat terhadap sejumlah poin dalam perubahan UU Pilkada.

“Kami dua-tiga hari ikut pembahasan pada awal dan sangat teknis. Menyangkut pasal yang politis kami tak ikut, tak sumbang saran,” kata Husni seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu, 11/6/2016.

Salah satu pasal yang memberatkan, menurut KPU, ialah Pasal 9 huruf a dan 22 huruf b UU Pilkada. Pasal itu mengharuskan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkonsultasi dengan DPR saat menyusun peraturan teknis tentang pilkada. Hasil konsultasi melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) itu bersifat mengikat.

Husni berpendapat, aturan itu akan memengaruhi independensi KPU dalam membuat aturan. Apalagi, pihaknya tak pernah diajak untuk membahas dua aturan itu.Selama ini, undangan pembahasan hanya datang dari pemerintah, bukan DPR. “Tidak pernah DPR undang kami dalam diskusi. DPR hanya meminta saran tertulis dan sudah kami berikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, keberadaan KPU sejatinya ada dalam Pasal 22 huruf e ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyebutkan, KPU bersifat asional, tetap, dan mandiri. Sifat ini terancam dengan keberadaan Pasal 9 huruf a dan 22 huruf b dalam perubahan UU Pilkada. “Apabila konsultasi itu hasilnya dipaksakan mengikat, ini bisa berpotensi mengganggu komando, seperti dalam UUD,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan KPU mengajukan uji materi terhadap perubahan UU Pilkada yang baru disahkan DPR pekan lalu, 31 Mei. “Kalau merasa peraturan mengenai kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu terganggu, silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sah secara hukum,” kata Tjahjo.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman. Menurutnya, hak KPU untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke MK. Namun, kata Rambe, aturan agar KPU berkonsultasi dengan DPR saat menyusun peraturan merupakan fungsi DPR sebagai lembaga pengawas. Hal itu dilakukan agar KPU tak membuat aturan yang berseberangan dengan UU. “Jadi, kalau KPU buat aturan yang tidak memenuhi semangat undang-undang, ya kami awasi,” ujarnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Di Hadimulyo Metro, Andi Surya Beri Piagam Jaminan Beasiswa Sarjana

METRO, duajurai.co – Andi Surya, bakal calon wali kota Metro mengadakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *