Dua Tahun Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Direktur Walhi Lampung: Pemprov Belum Serius Perbaiki Lingkungan


Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan | M Davit Saputra/duajurai.com
Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan | M Davit Saputra/duajurai.com

Duajurai.com, Bandar Lampung – Kamis besok, 2/6/2016, kepemimpinan M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri memasuki dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, publik dapat menilai bagaimana kinerja kepemimpinan mereka.

Pada sektor lingkungan hidup, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Hendrawan, menilai duet Ridho-Bachtiar belum menunjukkan keseriusan dalam upaya perbaikan fungsi lingkungan. Menurutnya pemimpin daerah harus benar-benar memahami persoalan lingkungan, agar kebijakan yang akan dikeluarkan nanti tepat guna.

Hendrawan menegaskan, persoalan lingkungan hidup di Lampung saat ini cukup pelik, di mana kerusakan hutan sudah mencapai 65%, dan berbagai persoalan lingkungan lainnya yang cukup kompleks.

“Soal pengawasan, penindakan hukum dan regulasinya, belum tampak secara gamblang bagaimana upaya Pemda untuk memperbaiki persoalan-persoalan ini,” tegas Hendrawan saat dihubungi duajurai.com melalui sambungan telepon Rabu siang, 1/6/2016.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, kata Hendrawan, otomatis dapat memicu semakin maraknya kasus-kasus perusakan lingkungan. “Sehingga jika ada pelanggaran terhadap lingkungan mestinya ada penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera,” kata dia.

Hendrawan mengatakan, komitmen gubernur untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup juga dipertanyakan, terbukti dengan masih munculnya izin-izin pertambangan. Pemda mestinya menjalankan produk perundangan yang ada khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan seperti AMDAL, tata ruang, baku mutu lingkungan dengan sebaiknya.

“Kami berharap, proses izin tak terlalu mudah dikeluarkan ketika itu berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena harus ada proses yang dilewati. Ini harus menjadi perhatian serius untuk gubernur,” kata dia.

Kemudian, dia juga meminta Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah Zonase untuk kawasan Pesisir Lampung, agar jelas regulasinya untuk penataan dan pengelolaannya.

“Bagaiamana kita mau mengelola dan menata wilayah pesisir di Lampung kalau aturan atau perdanya saja masih mandek,” kata dia. (*)

Baca: Dua Tahun Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Kepala Ombudsman Lampung: Pelayanan Publik Masih Rendah

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Bonus Atlet Indonesia Berprestasi di SEA Games Dinilai Terlalu Kecil

JAKARTA, duajurai.co – Pengamat olahraga nasional Budiarto Shambazy menilai, bonus untuk para atlet Indonesia berprestasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *