Dua Tahun Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Kepala Ombudsman Lampung: Pelayanan Publik Masih Rendah


Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto | Imelda Astari/duajurai.com
Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto | Imelda Astari/duajurai.com

Duajurai.com, Bandar Lampung – Awal Juni ini, kepemimpinan M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri akan memasuki dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, publik dapat menilai bagaimana kinerja kepemimpinan mereka terutama pada sektor pelayanan publik. Apakah sudah memuaskan?

Menurut Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto, duet Ridho-Bachtiar masih belum serius dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

“Gubernur belum serius untuk menerapkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Lampung ini,” kata Ahmad Saleh David Faranto saat dihubungi duajurai.com melalui sambungan telepon Senin siang, 30/5/2016.

David menjelaskan, hasil survei Ombudsman Lampung terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Lampung pada 2015 lalu, menunjukkan hasil bahwa keseluruhannya berada pada zona kuning yaitu nilai kepatuhan sedang.

“Itulah gambaran selama dua tahun kepemimpinan Gubernur M Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri. Kalau secara kuantitas saja kepatuhan sedang, bagaimana mendapat kualitas yang bagus. Padahal pelayanan publik wajib diterapkan di seluruh penyelenggara negara. Ini artinya, standar pelayanan publik di Pemprov (Lampung) masih belum maksimal atau bisa dikatakan belum baik, ini yang harus dibenahi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, butuh keseriusan dan komitmen yang kuat dari gubernur. Bila komitmennya rendah maka tidak akan terjadi perubahan, karena hukumnya wajib adanya pelayanan publik yang berkualitas.

“Kalau yang wajib saja masih kepatuhan sedang, apalagi yang tidak wajib. Masalahnya adalah keseriusan, ada tidak upaya memperbaiki. Kepemimpinan beliau cerminan paling mudah adalah ya itu tadi, masih dalam kepatuhan sedang,” kata dia.

David menambahkan, Pemprov Lampung mestinya menjunjung tinggi UU Pelayanan Publik, karena merupakan aturan paling tinggi.  “Ingat, Ridho Ficarado dan Bachtiar Basri itu punya janji dalam visi-misinya yaitu memberi dan melayani. Masyarakat Lampung butuh bukti dan keseriusan,” kata dia.

M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri mulai menjabat sejak pada 2/6/2014 lalu. Mereka ditetapkan dan dilantik untuk menahkodai pemerintahan Bumi Ruwa Jurai ini setelah berhasil memenangi Pilkada Lampung dengan perolehan suara sebesar 44,78 persen. (*)

Baca juga: Dosen FISIP Unila Roby Cahyadi: Dua Tahun Kepemimpinan Ridho Ficardo Belum Ada Gebrakan Istimewa

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *