Percepat E-KTP-Akta Kelahiran, Mendagri Minta Pemda Layanan Keliling, Datangi TK dan Rumah Bersalin


Warga membuat E-KTP | ist
Warga membuat E-KTP | ist

duajurai.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan para gubernur, bupati dan wali kota agar lebih aktif guna percepatan layanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran. Selain menyederhanakan prosedur, para kepala daerah diminta memerintahkan jajarannya untuk “jemput bola” dalam upaya tersebut.

Instruksi Mendagri ini dituangkan dalam surat bernomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 yang ditembuskan ke sejumlah pihak antara lain Presiden RI, Menko Polhukam, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Komite I DPD RI, dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia.

Kebijakan ini mempertimbangkan cakupan perekaman KTP elektronik (e-KTP) yang sampai sekarang baru mencapai 86%. Sementara kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 61,6%.

Baca Tak Perlu ke RT/RW, Kini Urus KTP dan Akta Kelahiran Cukup Bawa Fotokopi KK

Dalam surat edarannya, Mendagri meminta agar dalam pembuatan E-KTP, para gubernur, bupati dan wali kota melakukan jemput bola. Ini dilakukan dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mal, perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan.

Sementara dalam pengurusan akta kelahiran, Mendagri meminta para kepala daerah memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan rumah sakit setempat untuk melakukan jemput bola. Itu dilakukan antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK serta rumah sakit/puskesmas dan rumah bersalin.

Selain itu, Mendagri meminta para kepala daerah agar secara bertahap mengupayakan semua unit layanan di wilayahnya menggunakan alat baca e-KTP/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Para gubernur, bupati/wali kota agar memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota atau unit kerja yang membidangi administrasi kependudukan di provinsi untuk membuat SMS/whatsapp gateway dan menyebarluaskan nomor handphone kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat,” tandas Mendagri sebagaimana dilansir situs setkab.go.id, Jumat, 13/5/2016.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

35 Honorer Tak Diupah 7 Bulan, Plt Kepala DKP Lampung: Tak Ada Anggaran

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Makmur Hidayat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *