Mendagri Larang Kepala Daerah Syaratkan Lunas PBB dan SKCK untuk Buat KTP


Ilustrasi warga rekam data e-KTP | Yahoo
Ilustrasi warga rekam data e-KTP | Yahoo

duajurai.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang kepala daerah memberikan syarat tambahan dalam pelayanan pembuatan e-KTP dan penerbitan akta kelahiran. Syarat tersebut seperti melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau membawa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Pemerintah daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran PBB, SKCK, dan lain-lain,” tegas Mendagri dalam surat edarannya bernomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016. Surat tersebut ditembuskan ke sejumlah pihak antara lain Presiden RI, Menko Polhukam, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Komite I DPD RI, dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia.

Baca Mendagri: Percepat E-KTP Lakukan Layanan Keliling, Akta Kelahiran Datangi TK dan Rumah Bersalin

Dalam surat tersebut, Mendagri memerintahkan para gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran. Selain menyederhanakan prosedur, para kepala daerah diminta memerintahkan jajarannya untuk “jemput bola” dalam upaya tersebut.

Kebijakan ini mempertimbangkan cakupan perekaman KTP elektronik (e-KTP) yang sampai sekarang baru mencapai 86%. Sementara kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 61,6%.

Baca Tak Perlu ke RT/RW, Kini Urus KTP dan Akta Kelahiran Cukup Bawa Fotokopi KK

Mendagri menegaskan, kini warga yang hendak membuat KTP dan akta kelahiran cukup menunjukkan fotokopi kartu keluarga (KK). Tak perlu mengurus surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan/kecamatan.

“(Kini membuat KTP elektronik dan akta kelahiran) cukup dengan menunjukkan fotokopi kartu keluarga, tanpa surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan/kecamatan,” tegas Mendagri sebagaimana dilansir situs setkab.go.id, Jumat, 13/5/2016.Khusus penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta para gubernur, bupati dan wali kota agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

35 Honorer Tak Diupah 7 Bulan, Plt Kepala DKP Lampung: Tak Ada Anggaran

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Makmur Hidayat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *