Kepala Daerah Jabat Ketua KONI, Pengacara Dedy Mawardi via Facebook: Tuh kan Bener Apa Kata Gw…


Ketua Seknas Advokat Indonesia Dedy Mawardi | ist
Dedy Mawardi | ist

duajurai.com, Bandar Lampung – Ribut-ribut kepala daerah atau penyelenggara negara yang menjabat ketua Komite Olahraga Nasional Indoneisa (KONI) belum juga usai. Masih banyak pihak yang mengkritisi hal itu, karena menilai keterlibatan kepala daerah atau penyelenggara negara di kepengurusan KONI menyalahi undang-undang dan sejumlah aturan lainnya.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik.

Hal yang sama diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dalam Pasal 56 Ayat (1) disebutkan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural
dan jabatan publik.

Kemudian pada Pasal 56 Ayat (4) disebutkan, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di DPR RI, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Selain itu hal serupa juga dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj 2012 dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-903 01-15/04/2011.

Di Lampung, jabatan Ketua KONI tingkat provinsi dipegang oleh Gubernur M Ridho Ficardo. Sementara ketua KONI Bandar Lampung dijabat Eva Dwiana, anggota DPRD Lampung yang tak lain istri Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

Terkini, kritik datang dari pengacara senior Dedy Mawardi yang juga Komisaris PTPN XI. Dedy menulis via akun Facebook-nya, Jumat, 29/4/2016. Berikut kutipannya.

Tuh….kan bener apa kata gw kalau KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural, Fungsional dan Anggota DPRD itu GAK BOLEH pegang jabatan di kepengurusan KONI.
Gak boleh itu bukan kata gw tapi memang dilarang ama undang-undang dan gw ngomong seperti itu bukan karena dengki, benci atau gw mau jadi ketua KONI. Gw ngomong karena lillahita’ala bukan karena mau dapet manisnya gula..
Hayo atuh segera mundur, gak usah malu daripada jadi tersangka korupsi.(*)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Anindya Novyan Bakrie Lantik Pengurus PRSI Lampung 2019-2024

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Anindya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *