Selain Mantan Kadisdik Tauhidi, Kejari Bandar Lampung Juga Tahan Hendrawan


Asisten I Bidang Pemerintahan Lampung Tauhidi | Imelda Astari/duajurai
Tauhidi | Imelda Astari/duajurai

duajurai.com, Bandar Lampung – Selain mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tauhidi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung pada Rabu malam, 27/4/2016, juga menahan pengusaha Hendrawan. Keduanya merupakan tersangka pada perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek pengadaan 93 paket perlengkapan sekolah untuk SD/MI/SMP/MTs di Dinas Pendidikan Lampung senilai Rp17,7 miliar pada Tahun Anggaran 2012.

Tauhidi dan Hendrawan dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Way Huwi Lampung Selatan sekitar pukul 21 WIB seusai menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Bandar Lampung sejak pukul 19 WIB. Mereka akan ditahan selama 20 hari hingga berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Malam ini kami resmi menahan saudara Tauhidi di Rutan Way Huwi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Widiantoro kepada wartawan duajurai.com Alhuda Tri Putra di kantornya.

Widiantoro mengatakan, Tauhidi dan Hendrawan disangka merugikan negara senilai total Rp8,9 miliar.
Masing-masing sebesar Rp6,4 miliar dan Rp2,5 miliar. Dari jumlah itu, uang yang sudah dikembalikan sekitar Rp5 miliar.

Beberapa saat sebelumnya, Kejari Bandar Lampung menerima pelimpahan berkas perkara keduanya dari Kejaksaan Agung. Tauhidi datang ke Kejari didampingi kuasa hukumnya Ahmad Handoko. Sementara Hendrawan didampingi kuasa hukum Hanafi Sampurna..

“Kami yakin klien kami (Tauhidi) tidak bersalah. Kami siap membuktikannya di pengadilan. Mohon rekan-rekan pers mengawal kasus ini,” kata Ahmad Handoko yang merupakan mantan aktivis di LBH Bandar Lampung.

Pada Maret 2016 lalu, dalam perkara yang sama, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas dua tersangka yakni Edward Hakim dan Aria S Rizal. Keduanya kemudian dijebloskan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ke Rutan Way Huwi, Lampung Selatan.

Perkara ini berawal dari proyek pengadaan perlengkapan siswa miskin di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  Tahun Anggaran 2012 senilai Rp17,7 miliar. Belakangan, dalam proyek tersebut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menemukan kerugian negara sebesar Rp6,5 miliar. Saat itu, Dinas Pendidikan dikepalai oleh Tauhidi.

Tauhidi terbilang pejabat penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sejak era Gubernur Sjachroedin ZP hingga M Ridho Ficardo, ia menempati berbagai posisi elite dan strategis. Selain kepala dinas Pendidikan, ia juga sempat menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan Sekprov Lampung.

Meski namanya sudah santer dikaitkan dalam perkara korupsi, Tauhidi pada medio 2015 justru diangkat Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sebagai Penjabat Bupati Lampung Timur.(*)

Laporan Alhuda Tri Putra, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Menangis Baca Pleidoi, Zainudin Hasan Harap Hakim Jatuhkan Vonis dengan Hati Nurani

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan tampak menangis saat membacakan pleidoi. Terdakwa perkara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *