STATUS BUDI HUTASUHUT: Robohnya Polsek di Lampung


KAPOLDA Lampung Brigadir Jenderal Ike Edwin menyapa warga saat membuka kantor di Terminal Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis, 21/4/2016. Kegiatannya berkantor di luar akan ditayangkan Net TV dalam program 86. | Alhuda Tri Putra/duajurai.com
KAPOLDA Lampung Brigadir Jenderal Ike Edwin menyapa warga saat membuka kantor di Terminal Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis, 21/4/2016 | Alhuda Tri Putra/duajurai.com

SUDAH saya tebak ini yang akan terjadi bila Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin menjalankan tugas dan

Budi Hutasuhut | ist
Budi Hutasuhut | ist

tanggung jawab sebagai Kapolda sekaligus sebagai public relation dengan berkantor di luar markas. Pasti, publik akan lebih mengutamakan melapor kepada Polda Lampung, dan mengabaikan polres dan polsek.

Untuk apa lagi polres dan polsek bila Kapolda Lampung bisa dihubungi langsung, bisa bertatap muka, dan bisa berkomunikasi tanpa perantara. Dengan kata lain, sebaiknya Kapolda Lampung menutup polres atau polsek, dan mengambilalih semua tugas dan tanggung jawab.

Dengan begitu, Kapolda Lampung punya andil memunculkan satu perkara besar menyangkut “menurunnya” kepercayaan publik kepada polisi di lingkungannya. Publik merasa “tidak pas” melapor ke polisi di lingkungannya (polsek), lebih pas langsung kepada kapolda.

Seorang kapolsek di Kota Bandar Lampung akhirnya jadi korban. Seorang warga yang tak puas atas kinerja polisi di polsek, melaporkan kasus kriminal yang dialaminya ke kapolda. Artinya, si warga berusaha memotong proses panjang birokrasi pelayan publik di lingkungan Polri, mengabaikan eksistensi polisi di wilayah sektor.

Coreng sudah muka polres dan polsek. Coreng karena budaya birokrasi pelayanan di lingkungan Polri memang belum bagus. Budaya pelayanan itu, sekalipun Polri menjadi lembaga negara yang pertama kali menangkap reformasi, menghadapi tantangan baru terkait adanya pengakuan dari Kapolda Lampung atas kelemahan pelayanan. Kelemahan yang coba dilawan dengan memangkas birokrasi pelayanan, padahal birokrasi pelayanan itu sudah ajek dan menjadi tradisi birokrasi di lingkungan Polri.

Polri memiliki polsek di lapisan paling bersentuhan dengan rakyat. Polsek yang seharusnya diberdayakan agar lebih dekat dengan rakyat. Sebab, personel polsek tinggal bersama rakyat. Artinya, polsek yang lebih paham persoalan yang dihadapi rakyat. Tapi, kalau Kapolda Lampung kemudian menerima laporan rakyat tanpa sepengetahuan polsek, dengan sendirinya citra polsek menjadi jatuh.(*)

  • Budi Hutasuhut | penulis, budayawan, jurnalis | Status Facebook, Jumat 22/4/2016

Baca Dihalang-Halangi Kapolsek Kedaton saat Laporan ke Kapolda Lampung, Imelda Disarankan Lapor ke Propam

Baca Kapolsek Kedaton Handak Prakasa Bantah Halang-Halangi Imelda Lapor Kapolda Lampung

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima SKANDAL Direksi Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *