Kuasa Hukum PNS M Ridho akan Surati Bupati Lampung Selatan untuk Kembalikan Jabatan Kliennya


M Ridho (kanan), kuasa hukum PNS (penggugat) dari Law Office M Ridho dan Partners. | Imelda Astari/duajurai.com
M Ridho (kanan), kuasa hukum PNS (penggugat) dari Law Office M Ridho dan Partners. | Imelda Astari/duajurai.com

Duajurai.com, Bandar Lampung – M Ridho, kuasa hukum penggugat mengatakan, dari lima kliennya yang menggugat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), jabatan Sarimun Nandar dari Pemkab Lampung Selatan sudah dibatalkan. Hal itu karena Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan memilih mengikuti rekomendasi KASN sebelum putusan PTUN.

“Inilah yang menjadi masalah, padahal kami sudah meminta kepada lima bupati/wali kota terpilih itu untuk tidak terburu-buru mengikuti rekomendasi KASN karena kami sedang melakukan gugatan,” kata M Ridho saat menggelar konferensi pers di Rumah Makan Garuda, Bandar Lampung, Kamis siang, 21/4/2016.

M Ridho menjelaskan, Sarimun Nandar yang saat itu dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum oleh Pj Bupati Lamsel, sekarang sudah diganti Bupati Lampung Selatan karena mengikuti rekomendasi KASN. Oleh karena itu dengan adanya putusan yang memenangkan penggugat, pihaknya dalam waktu dekat akan mengirim surat supaya kliennya dikembalikan lagi seperti yang sudah ditetapkan oleh Pj bupati.

“Mengenai kapan suratnya dikirim, sementara kami masih menunggu keluarnya putusan resmi dari PTUN. Namun, jika nanti tidak ditindaklanjuti oleh bupati (Lamsel), maka kami sebagai kuasa hukum akan melihat secara yuridis dan bicara dengan klien, apakah nanti akan menggugat atau tidak. Jadi belum dapat kita putuskan karena kami berjalan berdasarkan kuasa,” kata ketua Peradi Lampung itu.

Sebelumnya diberitakan, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung memenangkan para pejabat yang menggugat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pembatalan mutasi jabatan, Kamis, 21/4/2016. Para pejabat dimaksud merupakan orang-orang yang diangkat oleh penjabat (Pj) di lima kabupaten/kota Lampung selama pilkada 2015.

Sebelum adanya putusan, dari lima kabupaten/kota yang dikirimi surat rekomendasi oleh KASN yakni Metro, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menindaklanjuti surat tersebut dan membatalkan mutasi. (*)

Baca juga: Gugatan Dikabulkan, Kuasa Hukum PNS: Rekomendasi KASN dan Surat Mendagri ke Gubernur Lampung Batal

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *