Gugatan Dikabulkan, Kuasa Hukum PNS: Rekomendasi KASN dan Surat Mendagri ke Gubernur Lampung Batal


M Ridho, kuasa hukum PNS (penggugat) dari Law Office M Ridho dan Partners. | Imelda Astari/duajurai.com
M Ridho, kuasa hukum PNS (penggugat) dari Law Office M Ridho dan Partners. | Imelda Astari/duajurai.com

Duajurai.com, Bandar Lampung – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung memenangkan gugatan para pejabat terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pembatalan mutasi jabatan, Kamis, 21/4/2016. Dengan keputusan tersebut, secara otomatis surat rekomendasi KASN telah dicabut.

Hal itu dikatakan M Ridho, kuasa hukum penggugat dari Law Office M Ridho dan Partners. “Dengan terbitnya keputusan ini, kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat termasuk bupati/wali kota bahwa rekomendasi KASN itu telah dicabut,” paparnya saat menggelar konferensi pers di Rumah Makan Garuda, Bandar Lampung Kamis siang, 21/4/2016.

Selain itu menurut Ridho, surat Menteri Dalam negeri (Mendagri) yang ditujukan kepada Gubernur Lampung pada Februari lalu juga batal. “Karena surat itu terbit atas permintaan KASN,” kata M Ridho.

Baca juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Surati Gubernur Lampung Minta Mutasi Pejabat di Lima Daerah Dibatalkan

Ridho mengatakan, gugatan pihaknya kepada KASN menggunakan dasar hukum yang baru, yaitu Undang-Undang 30 Tahun 2014 yakni keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Sebab, apabila keputusan KASN itu dijalankan oleh bupati/wali kota, maka akan berakibat hukum terhadap kliennya yang saat ini telah menjabat karena diangkat oleh Pj bupati/wali kota.

“Dengan putusan ini, para pejabat yang sudah dilantik oleh Pj bupati/wali kota sekarang dinyatakan sah oleh pengadilan. Karena itu pengadilan sudah meminta kepada KASN untuk mencabut surat rekomendasi itu,” paparnya.

“Putusan tambahannya yakni menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo,” tambahnya.

Ridho menjelaskan, sidang putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Eka Putrianti, serta dua orang anggota yakni Santi Oktavia dan Daily Yusmini. Sementara, para penggugat KASN adalah Ellya Lusiana PNS Pemkot Metro, Sarimun Nandar PNS Pemkab Lamsel, I Kadek Sumarta PNS Pemkot Bandar Lampung, Akhmad Odany PNS Pemkab Way Kanan, H Rosdi PNS Pemkab Lamtim.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyurati Gubernur Lampung pada Februari lalu yang isinya meminta Gubernur Lampung menginstruksikan para bupati/wali kota terpilih membatalkan mutasi jabatan struktural oleh Pj bupati/wali kota di lima kabupaten/kota. (*)

Baca juga: PTUN Bandar Lampung Menangkan Pejabat Soal Mutasi Jabatan

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *