Fraksi Partai Gerindra DPRD Bandar Lampung Serahkan Kewenangan PAW Agus Sujatma ke DPC


Agus Sujatma | Ist
Agus Sujatma | Ist

Duajurai.com, Bandar Lampung – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung menyerahkan kewenangan Pergantian Antar Waktu(PAW) salah satu kadernya terpidana kasus korupsi Agus Sujatma ke dewan perwakilan cabang (DPC).

“Ini kewenangan DPC yang mengirim surat kepada DPP terkait permasalahan yang menimpa Agus Sujatma,” kata Imam Santoso, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandar Lampung kepada duajurai.com, Rabu siang, 13/4/2016

Menurut imam, saat ini Fraksi Gerindra di DPRD sudah memberikan informasi yang dibutuhkan DPC, namun kewenangan selanjutnya diserahkan DPC kepada DPP.

“DPC telah memanggil saya. Kita sudah jelaskan ke DPC. DPC minta petunjuk ke DPD lalu DPC membuat surat kepada DPP, nah DPP yang memutuskan. Jika DPP sudah mengusulkan PAW baru kita cabut kartu tanda anggota (KTA) Agus Sujatma. Setelah itu baru bisa dilakukan pemecatan lalu kita PAW,” tambah Imam.

Imam menambahkan kasus yang menimpa agus terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD, yaitu pada tahun 2012.

“Nah itu menjadi pertimbangan karena kasus ini jauh sebelum adanya pileg. Nah nanti itu juga kita jelaskan kronologisnya ke DPP. Di DPP juga ada sidang kode etik juga, gak bisa sembarangan,” tutupnya.

Sebelumnya, Senin pagi, 11/4/2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung resmi menahan Agus Sujatma. Dia menyerahkan diri setelah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang . Vonis tersebut lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yakni satu tahun enam bulan penjara.

Agus dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek kios mini di Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Bandar Lampung senilai Rp1,2 miliar. Keterlibatan Agus dalam proyek kios mini berawal dari CV Tita Makmur Cahaya (TMC) yangmemenangkan tender. Direktur TMC Hendri menguasakan kepada Ery Adil Rahman sebagai rekanan DKP. Dalam pengerjaan proyek itu, Ery yang mewakili TMC bekerja sama dengan Agus.

Namun, kerja sama tersebut hanya sebatas kesepakatan lisan. Pemilik paket tetap menjadi pemodal pengerjaan proyek. Dalam praktiknya, Agus diduga memesan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek yang tertuang dalam kontrak. Akibat perbuatannya, negara mengalamikerugian sekitar Rp250 juta.(*)

Baca juga: Jadi Terpidana Korupsi, Agus Sujatma Masih Anggota DPRD Bandar Lampung

Laporan M Davit Saputra, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Sampaikan Surat Keputusan, Fraksi PKS Lampung Komitmen Wujudkan DPRD Bermartabat

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim memimpin Fraksi PKS DPRD …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *