Bupati Way Kanan Raden Tunggu Instruksi Gubernur Soal Rekomendasi KASN


BUPATI Way Kanan Raden Adipati dan Wakil Bupati Edward Antony diwawancarai jurnalis usai pembekalan kepala daerah terpilih di Gedung Pusiban, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 13/4/2016. Pada wawancara tersebut, Raden menyatakan bahwa pihaknya menunggu instruksi gubernur untuk menjalankan rekomendasi KASN ihwal pembatalan mutasi pejabat. | Imelda Astari/duajurai.com
BUPATI Way Kanan Raden Adipati dan Wakil Bupati Edward Antony (kiri) diwawancarai jurnalis usai pembekalan kepala daerah terpilih di Gedung Pusiban, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 13/4/2016. Pada wawancara tersebut, Raden menyatakan bahwa pihaknya menunggu instruksi gubernur untuk menjalankan rekomendasi KASN ihwal pembatalan mutasi pejabat. | Imelda Astari/duajurai.com

Duajurai.com, Bandar Lampung – Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyatakan, belum bisa menjalankan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ihwal pembatalan mutasi jabatan. Sebab, dia masih menunggu instruksi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo untuk membatalkan mutasi yang dilakukan mantan penjabat (Pj) bupati Way Kanan.

“Saya masih menunggu instruksi gubernur. Kalau gubernur perintahkan dibatalkan ya akan saya laksanakan. Tapi, sampai saat ini belum ada instruksi. Sebab, masih menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Raden usai pembekalan kepala daerah terpilih di Gedung Pusiban, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu, 13/4/2016.

Meski rekomendasi KASN bersifat wajib dan mengikat, namun dia belum bisa bertindak. Raden lebih memilih untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi itu secara sepihak. “Karena yang meneken surat mutasi juga kan gubernur. Apalagi, sekarang saya masa transisi seperti ini, lebih bagus saya melihat dan menunggu saja,” ujarnya.

Disinggung mengenai Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang telah menindaklanjuti rekomendasi KASN tanpa menunggu perintah gubernur, Raden mengaku tidak tahu pertimbangan yang bersangkutan. Baginya, lebih baik menunggu titah sang gubernur. “Saya juga tidak tahu pertimbangan bupati Lampung Selatan bisa langsung melaksanakan rekomendasi KASN. Tapi, pertimbangan ya itu tadi, saya tunggu instruksi gubernur saja,” kata dia.

KASN telah menyurati lima kabupaten/kota dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo ihwal pembatalan mutasi jabatan. Mutasi dimaksud dilakukan lima penjabat bupati/wali kota pada 2015 lalu. Sebab, mutasi tersebut dinilai melanggar undang-udang.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga telah mengirim surat kepada Ridho pada 24 Februari 2016. Isinya, meminta gubernur menginstruksikan bupati/wali kota terpilih untuk membatalkan mutasi jabatan struktural tersebut. Namun, sejauh ini baru Lampung Selatan yang telah menaati rekomendasi KASN. Sementara, empat daerah lainnya, yakni Way Kanan, Lampung Timur, Metro, dan Bandar Lampung, belum merespons.(*)

Laporan Imelda Astari, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Tingkatkan Hasil Panen, Pairin Ajak Masyarakat Metro Kurangi Konsumsi Beras

METRO, duajurai.co – Wali Kota Metro Achmad Pairin mengajak masyarakat setempat tidak membiasakan mengonsumsi beras. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *