OPINI IB ILHAM MALIK: Hambatan Pembenahan Transportasi (2-habis)


Macet di Jalan Raden Intan Tanjungkarang, Bandar Lampung | Imelda Astari/duajurai.com
Macet di Jalan Raden Intan Tanjungkarang, Bandar Lampung | Imelda Astari/duajurai.com

DI DALAM tubuh pemerintah sendiri ada hambatan secara organisasi. Misalnya, pembenahan angkutan umum perkotaan yang seharusnya ditangani oleh tim khusus atau bidang khusus, kenyataannya tidak demikian. Masih tercampur dengan berbagai macam bidang lain yang seringkali tidak berhubungan dengan pembenahan angkutan umum.

Salah satu bidang yang ada adalah lalu lintas, sehingga terlihat bahwa orientasinya adalah pengendalian lalu lintas. Sementara terkait pembenahan dan pengembangan angkutan umumnya tidak ada.

Hambatan organisasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Di semua dinas, baik Dinas Perhubungan maupun Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Daerah, bahkan di level pemerintah pusat pun, hal ini menjadi kendala. Ketiadaan bidang khusus yang menangani memberikan dampak pada kondisi di lapangan.

Hambatan selanjutnya adalah aturan. Saat ini, mulai dari undang-undang (UU) hingga perda, masih belum secara spesifik memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk membenahi transportasi. Isinya begitu normatif. Sanksi yang dibuat dalam aturan pun lebih banyak untuk para pengendara. Bukan kepada penyelenggara dan penyedia angkutan umum.

UU 22/2009 tentang LLAJ bahkan banyak mencantumkan sanksi kepada pengendara. Tapi tidak ada sanksi apa pun soal kenapa pemerintah membiarkan masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi dan memilih membangun jalan dibanding membangun angkutan umum, juga ketika hal tersebut tidak terjawab oleh pemerintah melalui program pembangunan. Aturan dan juklak yang sedemikian lemah, menyokong terpuruknya sektor transportasi.

Hal terakhir hambatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun pendanaan. Hal ini sudah sangat membebani pemerintahan. Terutama terkait keterbatasan kemampuan sumber daya dan biaya.

Karenanya, semua pihak harus memastikan pemerintah mampu menyelesaikan seluruh hambatan ini. Secara perlahan namun pasti, pemerintah harus dipastikan memiliki pemimpin yang baik, badan organisasi yang sejalan dengan tujuan, memiliki aturan dan juklak dan juknis yang lengkap, dan terakhir memiliki sumber daya (manusia dan biaya) yang memadai.

Hambatan-hambatan ini harus dapat diatasi satu persatu, dengan cepat, dan melibatkan seluruh elemen civil society. Bukan apa-apa, jika kita berharap semuanya diselesaikan sendiri oleh pemerintah, tentu hasl itu tidak wajar. Keempat hambatan ini harus kita selesaikan bersama.(*)

Baca OPINI IB ILHAM MALIK: Hambatan Pembenahan Transportasi (1)

IB Ilham Malik | Dosen Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (UBL)

duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima SKANDAL Direksi Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *