Komisioner KASN Tasdik Kinanto di PTUN Bandar Lampung: Rekomendasi Pembatalan Mutasi Jabatan Sesuai Konstitusi


Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ditemui duajurai usai sidang di PTUN Bandar Lampung, Kamis, 7/4/2016. | M Davit Saputra/duajurai.com
ANGGOTA Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ditemui duajurai.com usai sidang di PTUN Bandar Lampung, Kamis, 7/4/2016. | M Davit Saputra/duajurai.com

Duajurai.com, Bandar Lampung – Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) Tasdik Kinanto menyatakan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh KASN soal pembatalam mutasi pejabat sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau saya sebagai pihak digugat, saya harus yakin bahwa yang kita lakukan benar sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Tasdik kinanto kepada duajurai.com usai mengikuti sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung, Kamis, 7/4/2016.

Menurutnya, dalam proses persidangan kali ini pihaknya menyerahkan kesimpulan hasil sidang-sidang sebelumnya kepada majelis hakim, yang nantinya akan diberikan jawaban tanggal 21 April mendatang.

“Agendanya pihak-pihak menyerahkan kesimpulan dengan mengajukan jawaban. Kita kan diminta membuat kesimpulan, kita serahkan hasilnya. Kita yakin kita benar,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan para pejabat pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat oleh penjabat bupati/wali kota di lima kabupaten/kota beberapa waktu lalu merasa dirugikan dengan adanya rekomendasi dari KASN. Oleh karena itu mereka menggugat KASN ke PTUN.

“Rekomendasi KASN dimaksud meminta bupati/wali kota untuk mengembalikan pegawai yang dimutasi oleh penjabat bupati/wali kota,” kata komisioner KASN Tasdik beberapa waktu lalu.

Polemik jabatan ini kian panjang dengan adanya dukungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terhadap KASN. Tjahjo menyurati GUbernur Lampung untuk menginstruksikan kelima kepala daerah yang terkait untuk membatalkan mutasi. (*)

Laporan M Davit Saputra, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Geledah 4 Lokasi Soal Kasus Bupati Lampung Utara, KPK Sita Catatan Aliran Dana

JAKARTA, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi terkait kasus Bupati Lampung Utara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *