Pengamat Hukum Unila Heni: Perbuatan PNS Minta Nota Kosong Termasuk Korupsi


Heni Siswanto | ist
Heni Siswanto | ist

Duajurai.com, Bandar Lampung – Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Heni Siswanto menyatakan, perbuatan PNS yang meminta nota kosong dan menggelembungkan anggaran belanja termasuk tindak pidana korupsi. Sebab, tindakan tersebut sama saja mencuri uang negara.

“Sebetulnya itu dilarang. Itu (minta nota kosong dan mark up anggaran) merupakan unsur-unsur tindak pidana korupsi,” kata Heni saat dihubungi duajurai.com di Bandar Lampung, Rabu, 6/4/2016.

Menurutnya, perilaku korupsi yang dilakukan PNS biasanya berjemaah. Artinya, perbuatan itu diketahui satu sama lain. “Yang dilakukan PNS/ANS jelas melanggar hukum. Ini harus menjadi perhatian,” kata Heni.

Penelusuran duajurai.com, karyawan percetakan dan fotokopi mengaku diminta nota kosong oleh oknum PNS. Bahkan, aparatur pemerintah itu pernah meminta salah seorang pengusaha fotokopi meneken surat pertanggungjawaban (SPJ). Dalih oknum PNS itu, untuk mencairkan dana APBD.(*)

Baca Cairkan APBD, PNS Lampung Minta Pemilik Fotokopi Teken SPJ

Laporan M Davit Saputra, wartawan duajurai.com, Portal Berita Lampung Terkini Terpercaya


Komentar

Komentar

Check Also

Geledah 4 Lokasi Soal Kasus Bupati Lampung Utara, KPK Sita Catatan Aliran Dana

JAKARTA, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi terkait kasus Bupati Lampung Utara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *